Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu dengan penjual dan perwakilan platform marketplace pada Selasa, 26 Mei 2026, untuk membahas berbagai persoalan dalam ekosistem niaga elektronik. Pertemuan itu menjadi ruang bagi seller menyampaikan keluhan langsung, sekaligus bagi pemerintah dan platform mencari solusi yang berkeadilan bagi penjual, pembeli, dan penyedia layanan digital.
Budi menegaskan, masukan dari para pelaku usaha akan menjadi bahan penting dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023. Ia menekankan perlunya sinergi agar aturan baru dapat melindungi produk lokal, meningkatkan transparansi, dan memperkuat perdagangan digital nasional.
Keluhan Seller E-commerce
Dalam pertemuan tersebut, para penjual menyampaikan beragam kendala yang mereka alami saat berjualan di platform lokapasar. Keluhan itu mencakup persoalan biaya, visibilitas produk, hingga transparansi kebijakan yang dinilai memengaruhi kinerja usaha.
Budi mengatakan pemerintah tidak bisa langsung menyelesaikan semua masalah dalam satu kali pertemuan. Namun, ia memastikan seluruh masukan telah ditampung untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme kebijakan yang tersedia.
Menurut Budi, forum dialog seperti ini penting karena mempertemukan penjual, platform, dan pemerintah dalam satu meja. Ia menilai, komunikasi terbuka akan memudahkan pencarian jalan tengah yang adil bagi semua pihak.
Sejumlah seller juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada perwakilan platform. Mereka berharap keluhan yang selama ini tersendat dapat direspons lebih cepat dan konkret.
Revisi Aturan Perdagangan
Budi menjelaskan, revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 telah memasuki tahap penyelesaian harmonisasi peraturan. Proses penyusunan regulasi itu juga melibatkan perwakilan platform dan penjual agar aturan yang lahir lebih sesuai dengan kondisi lapangan.
Aturan tersebut memuat sejumlah ketentuan terkait perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Di dalamnya juga terdapat pengaturan mengenai perlindungan produk lokal dan transparansi di platform digital.
Ia menilai, kehadiran regulasi yang lebih baik akan membantu menciptakan ekosistem niaga elektronik yang sehat. Dengan demikian, pelaku usaha dapat bersaing secara lebih setara, sementara konsumen tetap memperoleh layanan yang aman dan jelas.
Budi juga mendorong penyusunan rencana aksi bersama untuk mengimplementasikan revisi tersebut setelah rampung. Menurutnya, aturan yang baik harus diikuti langkah pelaksanaan yang terukur agar manfaatnya dapat dirasakan semua pihak.
Dukungan Untuk Produk Lokal
Dalam keterangannya, Budi menegaskan bahwa pemerintah ingin produk lokal tumbuh lebih kuat di pasar domestik. Ia menyebut peningkatan kualitas produk dalam negeri akan membantu Indonesia mengendalikan arus impor dengan lebih baik.
Ia menambahkan, sistem perdagangan digital harus dirancang untuk mendukung produk-produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang makin terbuka. Karena itu, perlindungan terhadap produk nasional menjadi salah satu perhatian utama dalam pembaruan aturan.
Menurut Budi, keberpihakan kepada produk lokal bukan berarti menutup ruang persaingan. Sebaliknya, kebijakan yang tepat justru dapat menciptakan kompetisi yang sehat dan mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah.
Ia berharap revisi aturan nantinya dapat menjadi dasar untuk memperkuat posisi UMKM di pasar digital. Dengan dukungan yang tepat, merek lokal dinilai berpeluang lebih besar untuk berkembang dan dikenal luas oleh konsumen.
Respons Platform Digital
Perwakilan platform yang hadir, termasuk dari Shopee dan Tokopedia, mendengarkan langsung keluhan para penjual. Mereka juga merespons sejumlah isu yang dianggap penting dalam peningkatan kualitas layanan marketplace.
Kepala Kebijakan Publik TikTok, Hilmi Adrianto, menyebut ada catatan terkait cara meningkatkan visibilitas merek lokal dan transparansi biaya yang dikenakan kepada penjual. Ia menambahkan, sosialisasi serta simulasi pengenaan biaya juga perlu diperbaiki agar lebih mudah dipahami.
Hilmi mengatakan pihaknya akan mengevaluasi kembali masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut. Menurutnya, dialog dengan penjual penting untuk memastikan kebijakan platform lebih jelas dan tidak menimbulkan salah persepsi.
Deputy Director of Government Relations Shopee, Balques Manisang, juga menyatakan hal serupa. Ia menyebut seluruh masukan sudah dicatat dan disampaikan kepada tim internal untuk segera dievaluasi.
Para pelaku usaha berharap pertemuan ini menjadi awal dari penyelesaian yang nyata, bukan sekadar forum serap aspirasi. Mereka menilai kolaborasi pemerintah dan platform menjadi kunci agar ekosistem e-commerce tumbuh lebih adil dan berkelanjutan.
