Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa anak orang kaya boleh menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG), tanpa mempengaruhi akses mereka terhadap program lain. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih, Gorontalo pada Sabtu lalu. Ia menegaskan tidak ada paksaan bagi sekolah maupun keluarga untuk menerima MBG jika dianggap tidak diperlukan.
BGN menegaskan bahwa kebijakan MBG memberikan fleksibilitas bagi penerima manfaat yang mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri. Sambil tetap menekankan fungsi program untuk mendorong gizi anak, pemerintah menyadari bahwa penolakan oleh yang mampu bisa meningkatkan efisiensi anggaran. Pernyataan itu disampaikan Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, kepada detikcom pada Selasa, 12 Mei 2026.
MBG dan Prabowo
Prabowo menegaskan bahwa anak orang kaya boleh menolak MBG tanpa mengurangi hak mereka atas program lain. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih, Gorontalo pada Sabtu lalu. Inti pesannya adalah tidak ada paksaan bagi sekolah maupun keluarga untuk menerima MBG jika dianggap tidak diperlukan.
Menurut Prabowo, program MBG berorientasi pada kebutuhan gizi siswa yang membutuhkannya. Ia menegaskan bahwa fokus kebijakan adalah meningkatkan kekuatan, semangat belajar, dan ketekunan siswa. Keputusan penerimaan MBG sepenuhnya bergantung pada kebutuhan masing-masing sekolah dan keluarga.
Selanjutnya, Prabowo mengungkapkan bahwa jika ada keluhan soal ketersediaan MBG, keluhan tersebut akan dicatat dan ditindaklanjuti. Beliau menegaskan semua sekolah yang merasa perlu MBG akan dipastikan mendapatkannya. Kebijakan ini dinilai sebagai komitmen pemerintah untuk memperluas akses program di Gorontalo maupun skala nasional.
Tanggapan BGN
Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN, menjelaskan bahwa kebijakan MBG tidak memaksa penerima manfaat. Ia menegaskan sejak awal program dirancang untuk memenuhi gizi bagi yang membutuhkannya. Jika penerima manfaat mampu memenuhi gizinya sendiri, mereka dibolehkan menolak MBG.
Penolakan bagi yang mampu dinilai meningkatkan efisiensi anggaran program. Menurut Nanik, langkah ini tidak mengurangi komitmen terhadap gizi anak-anak yang membutuhkan. Hal ini dipandang sebagai penyesuaian kebijakan yang realistis dan bertanggung jawab secara fiskal.
Respons tersebut dipublikasikan melalui wawancara dengan detikcom pada Selasa. BGN menekankan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk menerima MBG. Masyarakat sekolah diminta memahami bahwa program tetap berorientasi pada kebutuhan gizi.
Rencana ke Depan
Prabowo menegaskan bahwa semua sekolah yang merasa perlu MBG akan dijamin mendapatkannya. Beliau menyatakan keluhan warga Gorontalo terkait keterlambatan akan dicatat dan ditindaklanjuti. Kebijakan ini diproyeksikan memperluas akses MBG tanpa mengurangi kualitas gizi siswa.
Prabowo menegaskan distribusi MBG akan diperluas ke seluruh sekolah yang membutuhkan pada tahun ini. Ia menekankan tidak ada diskriminasi daerah dalam penerapan program tersebut. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang memadai.
Masyarakat setempat mengapresiasi komitmen pemerintah terhadap program MBG. Para pemangku kebijakan berharap anggaran program bisa dialokasikan secara lebih efektif. Penerapan MBG secara menyeluruh di Gorontalo menjadi prioritas guna menjaga kualitas belajar siswa.
