Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi desa.
Menurut keterangan tertulis saat Munas Papdesi, MBG akan mengalirkan belanja bahan baku langsung dari warga desa.
Langkah ini dirancang agar perputaran uang tidak lari ke kota, melainkan meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Rantai pasok desa
Zulhas menegaskan SPPG diwajibkan mengambil suplai bahan baku langsung dari desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Kopdes.
Kebijakan ini memerinci tata kelola rantai pasok pangan yang ketat untuk program gizi nasional.
Tujuan utamanya adalah memastikan potensi lokal desa mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi program MBG.
Kebijakan ini menekankan aliran belanja MBG harus langsung berasal dari desa.
SPPG harus memprioritaskan pembelian bahan baku dari warga desa melalui BUMDes atau Kopdes.
Tujuan utamanya adalah menjaga arus kas tetap berada di komunitas setempat.
BUMDes dan Kopdes menjadi jalur utama dalam perolehan pasokan.
Kebijakan ini juga menekankan kerja sama lintas desa untuk memenuhi kebutuhan gizi melalui produk lokal.
Penerapan tata kelola yang ketat akan menekan potensi kebocoran dana.
Zulhas menegaskan ada sanksi tegas bagi pihak SPPG yang melanggar.
Sanksi berjenjang dimulai dari peringatan satu, peringatan dua, hingga penghentian izin operasional.
Langkah ini dirancang untuk memastikan potensi desa benar-benar menjadi motor penggerak program MBG.
Sanksi dan Pengawasan
Penerapan kebijakan ini dilengkapi sanksi tegas bagi SPPG.
Sanksi berjenjang mencakup peringatan satu, peringatan dua, hingga penghentian izin operasional.
Langkah ini diharapkan meningkatkan kepatuhan terhadap amanat pemberdayaan desa.
Ketua DPP Papdesi Wargiyati menyatakan dukungan penuh dan siap mengawal program prioritas pemerintah.
Menurutnya MBG sangat bermanfaat bagi penerima manfaat maupun warga di sekitar dapur SPPG, termasuk program MBG Koperasi Desa Merah Putih dan Sekolah Rakyat.
Dukungan ini menegaskan komitmen Papdesi dalam mengawal implementasi program nasional.
Pada Munas Kedua Papdesi, Wargiyati terpilih kembali secara aklamasi sebagai ketua umum periode 2026-2031.
Pelantikan tersebut menandai kelanjutan peran Papdesi dalam mendukung MBG dan kebijakan pemerintah.
Kebijakan ini diharapkan memperkuat kolaborasi antara desa dan kementerian terkait.
