Badan Gizi Nasional (BGN) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinyatakan boleh ditolak anak orang kaya.
Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan Prabowo ke Gorontalo pada Sabtu, 10 Mei 2026.
BGN menegaskan tidak ada paksaan untuk menerima MBG bagi penerima manfaat yang mampu memenuhi gizinya sendiri.
Respon Publik MBG
Prabowo Subianto menegaskan tidak memaksa semua pihak menerima MBG, termasuk anak dari keluarga mampu.
Dia menilai tidak masalah jika sekolah tertentu menolak MBG karena kebutuhan siswa berbeda.
Prabowo menegaskan tujuan MBG adalah membuat anak didik kuat, rajin belajar, dan pintar.
Dia menegaskan tidak akan memaksa semua sekolah untuk menerima MBG jika tidak diperlukan.
Prabowo menambahkan bahwa program ini dirancang agar dapat beradaptasi dengan kondisi daerah.
Kedepannya pihaknya akan memastikan akses MBG merata bagi sekolah yang membutuhkan.
Dia berujar, banyak sekolah di Gorontalo menilai MBG perlu diterapkan secara luas.
Prabowo meminta catatan keluhan segera ditindaklanjuti agar program bisa diakses semua sekolah yang membutuhkan.
Pernyataan itu menegaskan komitmen pemerintah terhadap keseimbangan antara cakupan gizi dan efisiensi anggaran.
Nanik S Deyang menyatakan sejak awal MBG memperbolehkan penolakan bagi yang mampu memenuhi gizinya sendiri.
Ia menekankan tidak ada kewajiban bagi penerima manfaat untuk mengikuti MBG jika gizinya terpenuhi.
Pengakuan ini dianggapnya sebagai langkah untuk menjaga efisiensi anggaran dan fokus pada kebutuhan nyata.
Ia menambahkan bahwa penolakan tersebut akan membuat anggaran MBG lebih efisien.
Menurutnya program ini tetap berfokus pada pemenuhan gizi bagi siswa yang membutuhkan.
Pernyataan tersebut dikemukakan kepada detikcom pada Selasa, 12 Mei 2026.
BGN menegaskan tidak ada paksaan untuk menerima MBG bagi siapapun.
Kebijakan ini pun disampaikan sebagai bagian dari evaluasi program di tingkat nasional.
Selain itu, pemerintah menekankan komunikasi dengan sekolah dan penerima manfaat sangat penting.
Secara umum, MBG dirancang untuk memastikan kebutuhan gizi siswa terpenuhi tanpa membebani anggaran negara.
Kebijakan ini juga menekankan fleksibilitas daerah dalam menerapkannya.
Pemerintah menegaskan fokus pada peningkatan kualitas gizi untuk mendukung semangat belajar.
Analisis awal menunjukkan program tidak memaksa tetapi tetap mendorong manfaat bagi penerima yang memerlukan.
Efisiensi anggaran menjadi fokus utama sehingga penyaluran MBG diutamakan kepada yang membutuhkan.
Publik diharapkan bisa memahami bahwa kebijakan ini sejalan dengan kebutuhan daerah.
Komunikasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan keluarga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan MBG berjalan lancar.
Konsistensi pelaporan dan evaluasi akan menentukan keberhasilan program ke depannya.
Pemerintah berkomitmen menjaga akses gizi sambil menjaga efisiensi anggaran untuk masa depan.
