Pengamat ekonomi menilai kenaikan utang negara yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencerminkan pola pikir fiskal yang dinilai dangkal.
Ronny P. Sasmita, pakar dan Analis Senior ISEAI, menegaskan utang pemerintah tidak digunakan untuk membiayai satu program tunggal, melainkan bagian dari strategi pembiayaan secara menyeluruh.
Dia menambahkan struktur APBN modern mengandalkan pembiayaan gabungan, sehingga utang menjadi bagian dari kerangka pembiayaan negara secara keseluruhan.
Data DJPPR menunjukkan utang pemerintah mencapai Rp 9.920,42 triliun atau sekitar 40,75% terhadap PDB per 31 Maret 2026, dengan komposisi SBN sebesar Rp 8.652,89 triliun dan pinjaman Rp 1.267,52 triliun.
Ronny menyatakan realisasi utang tidak bisa dikaitkan hanya pada satu program karena APBN menggunakan mekanisme pooled financing.
Kalau logika bahwa MBG menjadi penyebab utang dinaikkan diterapkan, maka banyak program negara bisa dituduh sebagai penyebab tunggal, yang tidak akurat secara akademik.
Mekanisme Pembiayaan
Ronny P. Sasmita menegaskan utang negara tidak berdiri untuk membiayai satu program tunggal, melainkan untuk kebutuhan pembiayaan secara menyeluruh.
Secara teknokratis, APBN Indonesia menggunakan mekanisme pembiayaan gabungan atau pooled financing, bukan utang berbasis proyek.
Pernyataan ini menekankan pentingnya menilai kebijakan fiskal secara komprehensif, bukan skenario penyebab tunggal.
Dampak MBG
MBG dipandang sebagai investasi gizi anak yang berpotensi meningkatkan kapasitas kognitif dan produktivitas di masa depan.
Ronny menyebut program ini sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Ia menekankan bahwa manfaatnya lebih luas dari sekadar alokasi belanja, karena terkait dengan produktivitas jangka panjang.
Prioritas Belanja
Bila utang dianalisis secara sempit, fokusnya bisa salah sasaran dan mengabaikan konteks ekonomi makro.
Menurut dia, logika seperti itu berisiko menimbulkan stigma terhadap program-program nasional.
Konteksnya adalah pembiayaan terpadu untuk infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan sosial.
MBG memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, dan lapangan kerja lokal.
Investasi gizi anak, menurut beliau, juga memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang akan mendorong daya saing ekonomi.
Sejalan dengan itu, program ini diyakini menjaga permintaan domestik melalui belanja pangan keluarga.
Ronny menambahkan bahwa uang negara tidak hilang melainkan berputar di ekonomi domestik saat MBG dilaksanakan.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, instrumen fiskal seperti MBG dinilai bisa menjaga konsumsi nasional.
Hal itu dipandang memperkuat permintaan domestik dan stabilitas ekonomi secara umum.
Namun, evaluasi implementasi penting agar manfaatnya tepat sasaran dan tidak bocor.
Debat publik sebaiknya difokuskan pada efektivitas pelaksanaan, bukan pada pertanyaan keberadaan MBG.
Konstruksi kebijakan yang transparan dan akuntabel menjadi kunci permintaan publik.
Prioritas Belanja
Ronny menekankan fokus kebijakan seharusnya pada bagaimana MBG dilaksanakan secara efisien dengan target sasaran.
Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi dapat mengurangi potensi kebocoran anggaran.
Kebijakan fiskal perlu menyeimbangkan program gizi dengan prioritas lain dalam APBN.
Data DJPPR menunjukkan utang tetap menjadi bagian dari strategi pembiayaan nasional yang luas, dengan komposisi utama pada Surat Berharga Negara.
Penekanan pada kualitas pelaksanaan MBG sejalan dengan upaya menjaga stabilitas fiskal.
Artinya, kualitas program, akuntabilitas, dan hasil nyata menjadi ukuran utama evaluasi kebijakan.
Para pakar mengajak publik menilai MBG melalui lensa ilmiah dan data, bukan opini semata.
Niatnya adalah menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sambil melindungi hak gizi anak.
Dengan demikian, MBG dipandang sebagai investasi manusia yang memiliki dampak jangka panjang.
