Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat ribuan menara telekomunikasi terdampak pemadaman listrik di Pulau Sumatra pada 22 Mei 2026. Dampak gangguan itu meluas ke layanan telepon dan internet di 10 provinsi serta 118 kabupaten/kota. Hingga 23 Mei 2026 pukul 12.00 WIB, Komdigi menyebut sebanyak 8.736 site telekomunikasi masih terdampak.
Komdigi mengatakan pemulihan dilakukan bertahap bersama operator seluler dan sejumlah pemangku kepentingan daerah. Dalam 12 jam terakhir, jumlah site yang down juga menurun dari 10.146 menjadi 8.736 site. Pemerintah terus memantau perbaikan jaringan agar layanan komunikasi masyarakat kembali normal.
Gangguan jaringan akibat blackout
Pemadaman listrik yang dilakukan PLN di sejumlah wilayah Sumatra memicu gangguan pada infrastruktur telekomunikasi. Base transceiver station atau BTS yang kehilangan pasokan listrik langsung mengalami penurunan kualitas layanan. Kondisi itu membuat sebagian pelanggan sulit mengakses telepon, pesan, dan internet.
Komdigi menjelaskan blackout tersebut berdampak pada layanan seluler di banyak daerah sekaligus. Gangguan jaringan tercatat di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sebaran dampak yang luas menunjukkan ketergantungan layanan telekomunikasi terhadap pasokan listrik yang stabil.
Data yang dihimpun Komdigi menunjukkan penurunan jumlah site terdampak dalam periode pemantauan terbaru. Meski demikian, otoritas belum menyatakan seluruh jaringan pulih sepenuhnya. Pembaruan data akan terus disampaikan secara berkala sesuai perkembangan di lapangan.
Wilayah paling banyak terdampak
Komdigi mencatat sebaran gangguan terbesar berada di Sumatra Utara dengan 5.493 site terdampak. Aceh menyusul dengan 1.904 site, lalu Sumatra Barat sebanyak 565 site. Tiga wilayah itu menjadi pusat perhatian utama dalam proses pemulihan jaringan.
Jika dilihat dari proporsi dampak, Sumatra Utara tercatat mencapai 51,71 persen dari total gangguan yang dipantau. Aceh berada pada angka 48,13 persen, sedangkan Sumatra Barat mencapai 13,95 persen. Angka tersebut menggambarkan beratnya tekanan pada infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut.
Selain tiga provinsi itu, gangguan juga dirasakan di sejumlah daerah lain yang tersebar di provinsi berbeda. Komdigi menilai kondisi ini perlu penanganan lintas sektor agar pemulihan berlangsung cepat. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan operator menjadi kunci dalam menjaga layanan tetap berjalan.
Langkah pemulihan layanan
Upaya pemulihan dilakukan melalui monitoring kondisi jaringan dan koordinasi intensif dengan operator seluler. Komdigi juga berkomunikasi dengan Balai Monitor SFR serta Dinas Komunikasi dan Informatika daerah. Langkah itu ditempuh untuk memastikan penanganan teknis berjalan sesuai kebutuhan lapangan.
Operator seluler kemudian mengirimkan genset ke BTS yang terdampak untuk menjaga pasokan daya sementara. Penyediaan daya cadangan juga diprioritaskan pada site penting agar layanan utama tetap tersedia. Distribusi bahan bakar untuk genset ikut dikawal agar proses pemulihan tidak terhenti.
Komdigi menegaskan layanan di wilayah terdampak akan terus dipantau hingga pulih sepenuhnya. Pemerintah berharap gangguan akibat blackout tidak berlarut dan aktivitas masyarakat kembali normal. Fokus utama saat ini adalah menjaga konektivitas di titik-titik yang paling krusial.
Koordinasi pemerintah dan operator
Komdigi menyatakan pemulihan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan melalui kerja bersama. Operator seluler menjadi ujung tombak dalam memperbaiki site yang mengalami down. Di sisi lain, pemerintah memastikan koordinasi teknis dan administratif tetap berjalan.
Pengawasan pemulihan juga dilakukan agar langkah di lapangan sesuai dengan prioritas layanan publik. Site yang menopang aktivitas masyarakat, fasilitas umum, dan pusat layanan darurat mendapat perhatian lebih awal. Dengan pendekatan itu, pemulihan diharapkan lebih efisien dan tepat sasaran.
Komdigi menegaskan perkembangan terbaru akan terus diumumkan kepada publik secara berkala. Transparansi data dinilai penting agar masyarakat memahami proses perbaikan yang sedang berlangsung. Hingga kini, pemulihan jaringan di Sumatra masih menjadi fokus utama pemerintah dan operator telekomunikasi.
