Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan porsi telur dalam program makan bergizi gratis (MBG) sebagai langkah penanganan harga telur yang sedang melemah.
Rapat koordinasi dilakukan bersama asosiasi dan koperasi peternak ayam telur, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Badan Gizi Nasional (BGN) di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (12/5/2026).
Gagasan ini bertujuan menjaga kestabilan pasokan dan harga telur bagi konsumen sambil meningkatkan kontribusi telur dalam MBG.
Stabilitas Harga
Agung Suganda menyampaikan bahwa salah satu langkah stabilisasi adalah meningkatkan porsi telur dalam menu MBG.
Langkah itu dinilai strategis karena telur merupakan bahan pangan penting bagi program tersebut.
Rencana ini juga seiring dengan upaya menjaga suplai telur agar tetap tersedia bagi rumah tangga sasaran.
Kebijakan pembelian telur akan mengikuti harga yang ditetapkan oleh Bapanas untuk mencegah volatilitas.
Pemerintah juga menargetkan distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit agar harga di tingkat peternak tidak turun terlalu dalam.
Sebagai langkah teknis, jabaran lebih lanjut akan dirinci pada rapat lanjutan dengan pemangku kepentingan.
Papua dan Maluku disebut masih memiliki harga telur yang relatif tinggi meski secara nasional surplus.
Kementan menilai perbedaan regional perlu menjadi fokus kebijakan untuk stabilisasi harga.
Rapat di Jakarta Selatan tersebut menegaskan komitmen kementerian untuk memantau jalur distribusi.
Ketua GOPAN Herry Dermawan menyatakan adanya peran tengkulak dalam permainan harga telur saat ini.
Ia menilai harga di tingkat peternak tidak mencerminkan biaya produksi yang sekitar Rp24.000 per kilogram.
Menurutnya, pola harga seperti ini membuat peternak merugi.
Herry meminta pemerintah menindak para middleman dan meminta bantuan Satgas Pangan untuk menghentikan praktik tersebut.
Ia menyoroti selisih harga antara Rp29.000-Rp30.000 per kg yang dibayar pedagang dengan Rp21.000 menurut peternak.
Situasi itu, menurutnya, menunjukkan bahwa harga sekarang bukan harga wajar.
GOPAN juga menekankan perlunya pengawasan harga secara real time demi melindungi peternak kecil.
Penegakan hukum terhadap pelaku manipulasi harga menjadi bagian dari solusi.
Diharapkan intervensi pemerintah dapat mengurangi kerugian peternak.
Agung menambahkan bahwa distribusi telur dari daerah surplus ke daerah defisit menjadi opsi lain untuk menstabilkan harga.
Distribusi ini menargetkan daerah yang kapasitas produksinya masih rendah, seperti Papua dan Maluku.
Menurutnya, produksi Papua sekitar 0,4% dari total nasional.
Ia menegaskan sinergi lintas daerah diperlukan untuk menjaga kesinambungan pasokan.
Pemerintah akan melibatkan kementerian terkait dalam logistik agar telur tetap terjangkau.
Rencana ini juga menekankan efisiensi distribusi untuk mengatasi kebijakan harga.
Kementan memastikan langkah kebijakan akan diselaraskan dengan pedoman Bapanas dan BGN.
Upaya ini termasuk evaluasi berkesinambungan terhadap harga beli telur di tingkat produsen.
Rakor berikutnya akan membahas detail implementasi dan target timeline.
