Kementerian Pertanian mengusulkan penambahan porsi telur dalam program makan bergizi gratis MBG untuk mengatasi anjloknya harga telur di tingkat peternak. Targetnya adalah menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan serta memastikan telur tetap terjangkau bagi keluarga penerima MBG. Pihak kementerian mengadakan rapat di Jakarta Selatan pada Selasa 12 Mei 2026 dengan asosiasi peternak, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas langkah-langkah ini.
Direktur Jenderal PKH Kementan Agung Suganda menyebutkan harga telur di tingkat peternak turun hingga Rp 22.500 per kilogram. Sementara itu, harga acuan pembelian di produsen mencapai Rp 26.500/kg. Kementan menilai kondisi ini perlu diimbangi melalui kebijakan yang selaras dengan regulasi Bapanas.
Stabilisasi Harga Telur
Penurunan harga telur di tingkat peternak menimbulkan kekhawatiran terhadap pendapatan para peternak. Data terbaru menunjukkan telur dijual sekitar Rp 22.500 per kilogram, padahal Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen mencapai Rp 26.500/kg. Situasi ini menunjukkan dinamika pasar yang perlu diawasi secara berkala untuk menjaga stabilitas pasokan.
Beberapa langkah kebijakan telah diusulkan untuk menyeimbangkan harga, termasuk menaikkan porsi telur dalam MBG. Selain itu, harga beli telur di tingkat pemerintah diharapkan sejalan dengan harga yang ditetapkan Bapanas. Upaya ini didorong untuk mendorong permintaan domestik dan menahan tekanan harga.
Ketua Umum GOPAN menilai ada permainan middleman sebagai faktor utama. Mereka menyatakan harga saat ini tidak mencerminkan biaya produksi dan meminta tindakan tegas terhadap tengkulak. Para peternak juga mengharapkan dukungan Satgas Pangan untuk menindak manipulasi harga.
Distribusi Daerah
Distribusi telur dari daerah surplus ke daerah defisit dianggap krusial untuk menstabilkan harga di pasar. Awal kebijakan ini adalah memanfaatkan kelebihan produksi di beberapa wilayah untuk menjaga ketersediaan di wilayah yang kekurangan. Rencana ini diharapkan memperkecil disparitas harga antar daerah, khususnya antara Jawa dan wilayah Papua serta Maluku.
Direncanakan mekanisme logistik dan koordinasi lintas daerah antara instansi, termasuk Kementan, GOPAN, dan pelaku usaha. Distribusi akan diprioritaskan pada daerah yang mengalami defisit. Langkah operasional dilakukan dengan evaluasi berkala untuk memastikan kelancaran aliran produk.
Papua secara produksi memiliki bagian kecil, di bawah 0,4% produksi nasional. Maluku juga disebut memiliki kondisi serupa dengan produksi rendah dan harga relatif tinggi. Perbaikan distribusi di kedua daerah diharapkan menekan gejolak harga telur secara nasional.
Kebijakan MBG
Menyusul diskusi tersebut, pemerintah menegaskan peningkatan porsi telur dalam MBG sebagai alat menjaga akses gizi bagi keluarga penerima MBG. Penambahan telur dalam menu MBG mengikuti kebutuhan konsumsi dan kapasitas pasokan nasional. Pemerintah juga menilai penyesuaian ini perlu dilakukan secara bertahap dengan evaluasi dampak harga.
Pelaksanaan kebijakan ini menuntut koordinasi antara Kementan, Bapanas, dan pihak mitra MBG. Rencana implementasi disampaikan setelah rapat di Jakarta Selatan dan diharapkan bisa berjalan dalam beberapa minggu ke depan. Tim teknis akan memantau respons harga dan ketersediaan telur di seluruh daerah.
Di sisi lain, pemangku kepentingan menargetkan peningkatan permintaan domestik untuk mendongkrak harga pembelian produsen. Jika berhasil, kebijakan ini berpotensi meningkatkan pendapatan peternak dan menjaga pasokan telur nasional. Keberhasilan langkah ini akan mendukung keamanan pangan nasional dan program MBG secara berkelanjutan.
