Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan adanya isu pencopotan Dirjen Anggaran Luky Alfirman terkait pengadaan 21.801 motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Isu itu muncul saat evaluasi internal menunjukkan adanya celah yang memungkinkan proses pengadaan lolos meski sempat ditolak pada tahun lalu. Langkah ini diambil sebagai bagian dari respons Kementerian Keuangan terhadap potensi kebocoran anggaran dan untuk memperbaiki sistem pengadaan ke depannya.
Selain itu, Purbaya mencopot Luky Alfirman dari jabatan Dirjen Anggaran pada 21 April 2026 dan menonaktifkan Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu pada momen yang sama. Pernyataan itu disampaikan sebagai respons terhadap temuan terkait realisasi anggaran motor listrik untuk MBG. Konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat kemudian menjadi momen penyampaian komitmen perbaikan sistem pengadaan.
Pencopotan Dirjen Anggaran
Luky Alfirman dicopot sebagai Dirjen Anggaran pada 21 April 2026. Pencopotan itu terkait pengadaan 21.801 motor listrik untuk program MBG. Keputusan tersebut diambil sebagai bagian dari evaluasi internal serta upaya mencegah kebocoran anggaran.
Pada saat yang sama, pemerintah juga mencopot Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu. Langkah tersebut menunjukkan fokus Kemenkeu pada tata kelola anggaran dan integritas proses pengadaan. Kementerian menegaskan tindakan ini tidak terkait opini publik semata melainkan upaya perbaikan sistem.
Pihak kementerian menegaskan bahwa evaluasi didasarkan pada temuan internal. Penelusuran celah dalam proses anggaran masih berlangsung dan akan dipublikasikan secara berkala. Langkah perbaikan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi akan menjadi prioritas ke depan untuk memastikan akuntabilitas belanja MBG.
Celah Sistem dan Perbaikan
Purbaya mengakui adanya celah pada sistem milik Direktorat Jenderal Anggaran yang memungkinkan pengadaan motor listrik lolos dari mekanisme verifikasi. Ia menyebut celah itu menjadi sumber masalah realisasi anggaran MBG. Pemerintah berupaya menutup celah tersebut dengan pembaruan perangkat lunak dan prosedur.
Menurut Purbaya, software SPPG sempat menjadi sumber masalah karena tidak dapat mendeteksi transaksi tertentu. Ia menegaskan software itu adalah karya tim internal Kemenkeu, yang kini telah diperbaiki. Perbaikan mencakup peningkatan audit trail dan pembatasan akses pengguna untuk mencegah pelanggaran serupa.
Saat ini, implementasi perbaikan dilakukan dengan evaluasi berkala dan pembatasan pengadaan barang yang sensitif. Kemenkeu menyatakan langkah preventif akan diterapkan untuk seluruh program belanja barang modal. Pemerintah menegaskan fokus pada transparansi dan akuntabilitas anggaran publik.
Dampak dan Tindakan
Mengacu pada program MBG, realisasi anggaran untuk pengadaan motor listrik mendapat sorotan publik dan evaluasi internal. Nilai pengadaan sebesar 21.801 unit motor menjadi fokus pembahasan di kementerian. Kemenkeu menilai bahwa pelaksanaan program MBG perlu diawasi lebih ketat agar akuntabilitas terjaga.
Langkah-langkah ke depan mencakup audit lebih lanjut terhadap belanja MBG dan pemantauan pelaksanaan program. Pemerintah berencana membentuk mekanisme pelaporan berkala untuk mencegah kekeliruan serupa. Upaya ini juga melibatkan peningkatan koordinasi lintas kementerian terkait program MBG.
Pejabat menekankan bahwa perbaikan sistem bukan sekadar respons insiden, melainkan rangka kebijakan jangka panjang. Transparansi anggaran menjadi fokus utama agar masyarakat mendapatkan kepercayaan. APBN KiTA dan pemaparan publik akan menjadi sarana komunikasi atas kemajuan reformasi ini.
