Indonesia didorong mempercepat pembangunan bandar antariksa nasional sebagai langkah penting menuju kemandirian teknologi antariksa. Gagasan ini menguat setelah peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, ketika pemerintah dan pelaku industri kembali menyoroti keterbatasan nasional dalam peluncuran serta pengelolaan satelit. Lokasi Pulau Biak disebut menjadi salah satu titik paling strategis karena berada di garis khatulistiwa dan dinilai unggul untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Dorongan ini mengemuka karena Indonesia ingin beralih dari sekadar pengguna teknologi luar angkasa menjadi pemain dalam ekosistem antariksa global.
Adi menuturkan, selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di dunia satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran sejumlah satelit riset. Karena itu, ia menilai Indonesia perlu segera membangun ekosistem industri antariksa yang utuh agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Ia menegaskan satelit memiliki peran strategis sebagai penghubung digital yang menyatukan wilayah dari Sabang hingga Merauke, termasuk daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote. Menurut dia, akses mandiri ke luar angkasa harus menjadi prioritas melalui pembangunan bandar antariksa nasional.
Biak Jadi Kunci Antariksa
Menurut Adi, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis karena berada di garis khatulistiwa. Posisi itu dinilai ideal untuk peluncuran satelit karena dapat mendukung orbit ekuatorial dan geostasioner secara lebih efisien. Bandar antariksa yang direncanakan di Pulau Biak disebut mampu memberikan keuntungan signifikan dibandingkan lokasi peluncuran lain di dunia, termasuk Cape Canaveral. Ia menyebut lokasi Biak dapat menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen.
Keunggulan tersebut membuat Biak dipandang sebagai salah satu lokasi paling kompetitif untuk pengembangan spaceport nasional. Dalam pandangan Adi, Indonesia bahkan memiliki posisi sebagai lahan parkir yang sangat strategis bagi satelit geostasioner di kawasan ekuator. Potensi ini dinilai bukan hanya soal efisiensi teknis, tetapi juga menyangkut daya saing ekonomi antariksa Indonesia. Jika dikelola secara tepat, Biak dapat menjadi pintu masuk bagi aktivitas peluncuran satelit regional.
Adi menambahkan, akses menuju luar angkasa tidak mungkin dibangun sendiri oleh pihak swasta. Pembangunan bandar antariksa membutuhkan ekosistem yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional. Ia menilai kolaborasi lintas sektor menjadi syarat utama agar Indonesia tidak tertinggal dalam kompetisi antariksa. Karena itu, rencana spaceport harus diposisikan sebagai proyek strategis nasional yang memiliki dukungan jangka panjang.
PSN juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra, seperti Rusia, India, dan Turki, turut disebut dalam pembahasan kerja sama tersebut. Menurut Adi, akses ke luar angkasa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama. Ia menekankan bahwa kepemilikan infrastruktur peluncuran akan memperkuat posisi Indonesia di rantai pasok industri antariksa.
Ekosistem Satelit Masih Lemah
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Menurut dia, minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh. Padahal, kebutuhan domestik Indonesia sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan strategis dan kemampuan produksi dalam negeri.
Arif menjelaskan, Indonesia selama ini masih bergantung pada teknologi dan komponen dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan antariksa. Keterbatasan itu membuat rantai nilai industri nasional belum berkembang secara penuh. Ia menilai pembangunan industri satelit tidak cukup hanya mengandalkan pengoperasian, tetapi harus mencakup riset, desain, produksi, dan peluncuran. Tanpa ekosistem yang lengkap, Indonesia akan sulit meningkatkan kemandirian teknologi secara berkelanjutan.
Di sisi lain, pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting untuk mendukung pengembangan sektor ini. Landasan itu mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, hingga KBLI 2025 yang mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi. Arif menilai kehadiran regulasi tersebut menjadi sinyal bahwa negara mulai menata industri antariksa secara serius. Meski demikian, implementasi kebijakan tetap membutuhkan partisipasi pelaku usaha dan dunia riset.
Menurut Arif, pembangunan spaceport di Pulau Biak juga menjadi bagian dari penguatan infrastruktur antariksa nasional. Lokasi itu dinilai strategis untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional dan memperkuat posisi Indonesia di kawasan. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang tepat harus diiringi kesiapan industri dan sumber daya manusia. Tanpa hal tersebut, peluang ekonomi antariksa sulit dimanfaatkan secara optimal.
Menuju Kemandirian Teknologi
Selain infrastruktur peluncuran, Adi menilai Indonesia perlu membangun sovereign capability atau kemampuan mandiri berkelanjutan di sektor antariksa. Kemampuan itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, dan pengembangan talenta muda di bidang teknologi antariksa. Menurut dia, ketiganya harus berjalan bersamaan agar kemandirian tidak berhenti pada wacana. Jika salah satu unsur tertinggal, upaya membangun industri antariksa nasional akan berjalan lambat.
Ia menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda yang mampu masuk ke rantai nilai industri antariksa. Pendidikan, riset, dan inovasi harus diarahkan pada kebutuhan teknologi yang relevan dengan masa depan. Dengan cara itu, Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi produk luar negeri, tetapi juga produsen teknologi bernilai tinggi. Adi menilai investasi pada manusia sama pentingnya dengan investasi pada infrastruktur.
Arif menambahkan, seluruh langkah yang sedang disiapkan merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Visi itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional. Ia menilai ekonomi antariksa bukan lagi isu masa depan yang jauh, melainkan arena persaingan yang mulai terbuka sekarang. Karena itu, keputusan dalam beberapa tahun ke depan akan sangat menentukan arah Indonesia.
Arif menutup dengan penegasan bahwa pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan posisinya di ekonomi antariksa global. Negara ini, kata dia, harus memilih apakah hanya menjadi peserta atau ikut mendefinisikan arah industri antariksa dunia. Dengan dukungan regulasi, investasi, dan kolaborasi, peluang itu masih terbuka lebar. Namun tanpa langkah cepat, Indonesia berisiko kembali tertinggal dalam perlombaan teknologi yang semakin strategis.
Dampak Ekonomi Antariksa
Pengembangan bandar antariksa dipandang bukan hanya proyek teknologi, tetapi juga pintu masuk bagi pertumbuhan ekonomi baru. Industri yang terbentuk di sekitarnya berpotensi memunculkan rantai pasok dari manufaktur, riset, logistik, hingga layanan peluncuran satelit. Dalam jangka panjang, aktivitas tersebut dapat menarik investasi dan menciptakan banyak pekerjaan dengan nilai tambah tinggi. Bagi Indonesia, ini menjadi peluang untuk memperluas basis ekonomi di luar sektor konvensional.
Ekosistem antariksa yang matang juga dapat memperkuat layanan publik di wilayah terpencil. Satelit berperan penting dalam komunikasi, navigasi, pemantauan cuaca, hingga mitigasi bencana. Dengan infrastruktur yang lebih mandiri, layanan tersebut berpotensi menjadi lebih efisien dan terjangkau. Hal ini terutama penting bagi Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan wilayah yang tersebar luas.
Di tingkat regional, keberadaan spaceport nasional dapat meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kerja sama antariksa internasional. Indonesia berpeluang menjadi lokasi strategis untuk peluncuran satelit negara-negara mitra di kawasan Asia dan sekitarnya. Keuntungan itu dapat memperkuat diplomasi teknologi sekaligus memperluas pasar industri dalam negeri. Karena itu, pembangunan antariksa dinilai memiliki dimensi ekonomi, politik, dan strategis sekaligus.
Meski demikian, keberhasilan agenda ini tetap bergantung pada konsistensi kebijakan dan keberanian berinvestasi. Tanpa dukungan berkelanjutan, potensi besar Biak dan ekosistem antariksa nasional hanya akan berhenti sebagai rencana. Pemerintah, industri, dan lembaga riset dituntut bergerak cepat agar Indonesia tidak kehilangan momentum. Dalam konteks persaingan global, kecepatan eksekusi akan menjadi faktor penentu.
