Indonesia semakin serius mengejar kemandirian antariksa melalui rencana pembangunan bandar antariksa nasional di Biak, Papua. Gagasan itu mengemuka setelah pengoperasian satelit Nusantara Lima, yang kembali menegaskan pentingnya akses mandiri ke luar angkasa bagi negara kepulauan ini. Para pemangku kepentingan menilai, tanpa infrastruktur peluncuran sendiri, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi asing.
Adi menegaskan, selama lebih dari 50 tahun Indonesia berkecimpung di sektor satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran sejumlah satelit riset. Ia menilai, kondisi itu tidak cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi antariksa. Karena itu, pembangunan ekosistem industri antariksa yang utuh dinilai mendesak untuk segera diwujudkan.
Strategi Antariksa Indonesia
Adi menyebut satelit berperan sebagai benang digital yang menyatukan wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Ia juga menyoroti pentingnya konektivitas bagi daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote, yang sangat bergantung pada infrastruktur antariksa. Menurut dia, sektor ini tidak lagi bisa dipandang sebagai pelengkap, melainkan kebutuhan strategis nasional.
Ia menilai akses menuju luar angkasa harus dimiliki secara mandiri agar Indonesia tidak terus berada di posisi sebagai pengguna teknologi. Dalam pandangannya, kemandirian tersebut hanya dapat dicapai jika negara membangun rantai nilai antariksa dari hulu ke hilir. Mulai dari riset, manufaktur, peluncuran, hingga pemanfaatan data satelit, semuanya perlu disiapkan secara terintegrasi.
Adi menekankan bahwa ruang antariksa kini menjadi arena persaingan ekonomi dan teknologi global. Karena itu, Indonesia perlu bergerak cepat agar tidak tertinggal dari negara lain yang lebih dahulu membangun kemampuan peluncuran mandiri. Ia menilai pilihan Indonesia dalam beberapa tahun ke depan akan menentukan posisi negara di ekonomi antariksa dunia.
Keunggulan Biak Untuk Peluncuran
Menurut Adi, Indonesia memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis karena berada di garis khatulistiwa. Posisi itu dinilai ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Dari sisi teknis, kondisi tersebut memberikan efisiensi yang tidak dimiliki banyak lokasi peluncuran lain di dunia.
Bandar antariksa yang direncanakan di Pulau Biak disebut dapat memberi keuntungan signifikan dibandingkan lokasi peluncuran lain, termasuk Cape Canaveral. Adi mengatakan, Biak berpotensi menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen. Keunggulan itu menjadikan Indonesia memiliki nilai tawar tinggi dalam industri peluncuran satelit regional.
Ia juga menyebut posisi geografis Indonesia sebagai lahan parkir paling strategis bagi satelit geostasioner di kawasan ekuator. Dengan karakteristik tersebut, Biak dinilai dapat menjadi simpul penting bagi aktivitas antariksa di Asia Pasifik. Potensi ini, jika dikelola baik, dapat mendatangkan manfaat ekonomi dan teknologi dalam jangka panjang.
Kolaborasi Lintas Sektor
Adi menilai akses ke luar angkasa tidak mungkin dibangun sendiri oleh pihak swasta. Menurut dia, diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional. Tanpa kerja sama yang kuat, pembangunan ekosistem antariksa akan berjalan lambat dan tidak berkelanjutan.
PSN disebut turut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah bersama BRIN. Sejumlah negara mitra seperti Rusia, India, dan Turki juga masuk dalam radar kerja sama yang sedang dijajaki. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat transfer teknologi sekaligus mempercepat kesiapan infrastruktur peluncuran.
Adi menilai akses ke luar angkasa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, keterlibatan berbagai pihak bukan hanya penting dari sisi pendanaan, tetapi juga untuk menjaga kedaulatan teknologi nasional. Ia menegaskan, kerja sama yang sehat akan menentukan apakah Indonesia mampu menjadi pusat kegiatan antariksa di kawasan.
Menuju Ekonomi Antariksa
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh. Padahal, kebutuhan domestik sangat besar mengingat Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia.
Pemerintah disebut telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting untuk memperkuat sektor ini. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, serta KBLI 2025 yang mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi. Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa industri antariksa mulai diposisikan sebagai sektor ekonomi strategis.
Arif menegaskan, seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Targetnya bukan hanya menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi, tetapi juga meningkatkan kemakmuran dan memperkuat kedaulatan teknologi nasional. Dengan arah kebijakan yang konsisten, Indonesia dinilai berpeluang menjadi pemain penting dalam ekonomi antariksa global.
