Indonesia didorong mempercepat pembangunan bandar antariksa nasional di Pulau Biak, Papua, untuk memperkuat kemandirian di sektor satelit dan peluncuran wahana antariksa. Wakil Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara, Adi Rahman Adiwoso, menilai posisi geografis Indonesia sangat strategis karena berada di garis khatulistiwa.
Adi menyampaikan hal itu usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, dengan menekankan bahwa Indonesia selama lebih dari 50 tahun baru menjadi pengguna teknologi antariksa. Menurut dia, tanpa ekosistem industri yang utuh, Indonesia akan terus bergantung pada teknologi luar negeri.
Spaceport Biak dan Kemandirian
Adi menyebut satelit memiliki peran strategis sebagai penghubung digital dari Sabang hingga Merauke, termasuk wilayah terpencil seperti Miangas dan Pulau Rote. Karena itu, akses mandiri ke luar angkasa dinilai menjadi kebutuhan strategis bagi Indonesia.
Ia menegaskan, negara tidak bisa selamanya menjadi konsumen, tetapi harus berani menjadi pemain dalam industri antariksa. Untuk itu, pembangunan bandar antariksa nasional dipandang sebagai pintu masuk menuju kemandirian teknologi.
Biak dinilai ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner karena letaknya dekat garis khatulistiwa. Adi menyebut lokasi tersebut memiliki efisiensi bahan bakar dan kapasitas muatan yang lebih baik dibandingkan sejumlah lokasi peluncuran lain di dunia.
Ia bahkan menyebut Biak berpotensi menghemat bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Menurut dia, keunggulan ini membuat Indonesia memiliki posisi tawar yang kuat di kawasan ekuator.
Kolaborasi Lintas Sektor
Adi menilai pembangunan akses ke luar angkasa tidak mungkin dilakukan oleh swasta seorang diri. Ia menekankan perlunya kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, industri, dan mitra internasional.
PSN, kata dia, turut mendukung rencana spaceport nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sejumlah negara mitra seperti Rusia, India, dan Turki juga disebut masuk dalam pembahasan kerja sama.
Menurut Adi, akses ke luar angkasa harus dipandang sebagai hak strategis yang perlu dijaga bersama. Ia menilai kerja sama antarpemangku kepentingan menjadi kunci agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan antariksa global.
Selain infrastruktur, Indonesia juga membutuhkan sovereign capability atau kemampuan mandiri yang berkelanjutan di sektor antariksa. Hal itu mencakup kebijakan yang kuat, dukungan politik, serta pengembangan talenta muda di bidang teknologi antariksa.
Ekosistem Satelit Nasional
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Menurut dia, investasi swasta dan kolaborasi industri masih sangat terbatas.
Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kebutuhan satelit domestik yang sangat besar. Namun, industri manufaktur satelit nasional belum terbentuk secara utuh.
Arif menjelaskan pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan untuk memperkuat sektor ini. Di antaranya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, serta KBLI 2025.
KBLI 2025 mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong kepastian usaha dan menarik minat investasi di industri antariksa.
Agenda Ekonomi Antariksa
Pemerintah juga tengah mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak sebagai pusat dukungan peluncuran satelit regional. Lokasi ini dinilai strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai antariksa di Asia Pasifik.
Arif mengatakan seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Visi itu diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi dan meningkatkan kemakmuran.
Ia menambahkan, penguatan sektor antariksa juga berkaitan langsung dengan kedaulatan teknologi nasional. Menurut dia, Indonesia harus menentukan arah sejak lima tahun ke depan agar tidak hanya menjadi peserta pasar antariksa.
Pilihan kebijakan dalam periode tersebut akan menentukan apakah Indonesia sekadar mengikuti perkembangan atau ikut mendefinisikan masa depan ekonomi antariksa. Arif menilai momentum itu tidak boleh terlewat jika Indonesia ingin menjadi pemain utama di sektor ini.
