Indonesia dinilai perlu segera membangun bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Penilaian itu disampaikan Adi usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, dengan menekankan pentingnya kemandirian akses ke luar angkasa. Menurut dia, pembangunan ekosistem antariksa yang utuh menjadi syarat agar Indonesia dapat naik kelas dari pengguna menjadi pemain.
Selama lebih dari 50 tahun berkecimpung di bidang satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran sejumlah satelit riset. Adi menilai kondisi itu menunjukkan perlunya lompatan besar, termasuk pembangunan spaceport nasional di Pulau Biak yang dianggap sangat strategis. Dukungan regulasi, investasi, dan kolaborasi lintas sektor disebut menjadi kunci untuk mewujudkan target tersebut.
Bandar Antariksa Nasional
Adi menilai Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat menguntungkan karena berada di garis khatulistiwa. Kondisi itu membuat Indonesia ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Pulau Biak disebut sebagai salah satu lokasi paling potensial untuk bandar antariksa nasional.
Menurut dia, lokasi Biak dapat memberi efisiensi bahan bakar hingga 15 persen dan menambah kapasitas muatan hingga 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Keunggulan tersebut menjadikan Indonesia sangat kompetitif dalam pengembangan peluncuran satelit regional. Posisi ini juga memperkuat peluang Indonesia menjadi pusat kegiatan antariksa di kawasan ekuator.
Adi menekankan bahwa akses ke luar angkasa merupakan kebutuhan strategis yang tidak bisa dibangun sendiri oleh pihak swasta. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional. Ia menilai kerja bersama menjadi fondasi utama untuk membangun kemandirian antariksa yang berkelanjutan.
PSN disebut mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah dipersiapkan pemerintah bersama BRIN dan sejumlah negara mitra. Rusia, India, dan Turki termasuk dalam pihak yang disebut memiliki peluang kerja sama. Langkah itu diharapkan mempercepat kesiapan Indonesia dalam membangun fasilitas peluncuran yang modern.
Ekosistem Satelit Nasional
Di tempat terpisah, Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Menurut dia, kebutuhan domestik sangat besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Namun, kapasitas industri dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara utuh.
Minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang lengkap. Kondisi ini membuat ketergantungan pada teknologi luar negeri masih tinggi. Arif menilai situasi tersebut harus diatasi dengan percepatan pengembangan industri antariksa nasional.
Ia menyebut Indonesia selama ini telah memiliki pengalaman dalam pengoperasian satelit, tetapi belum masuk pada level kemandirian industri yang menyeluruh. Karena itu, pembangunan ekosistem harus mencakup riset, manufaktur, peluncuran, hingga pemanfaatan data satelit. Tanpa rantai industri yang utuh, Indonesia akan sulit bersaing di ekonomi antariksa.
Arif menambahkan, kebutuhan satelit di Indonesia terus meningkat seiring layanan digital, konektivitas wilayah terpencil, dan kepentingan pertahanan. Oleh sebab itu, keberadaan industri nasional menjadi semakin mendesak. Ia menilai momentum saat ini harus dimanfaatkan untuk membangun fondasi jangka panjang.
Regulasi Dorong Kemandirian
Di sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting untuk mendukung sektor antariksa. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rancangan aturan pengelolaan spaceport.
Kebijakan lain yang disiapkan adalah KBLI 2025 yang mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi. Langkah ini dinilai penting untuk memberi kepastian hukum bagi pelaku industri. Dengan dasar tersebut, peluang investasi di sektor antariksa diharapkan meningkat.
Arif menyebut keberadaan regulasi yang lebih jelas akan mempercepat masuknya pelaku usaha dan mitra teknologi. Kepastian aturan juga diperlukan agar industri dapat tumbuh secara sehat dan terarah. Menurut dia, tata kelola yang kuat akan menjadi penopang utama kemandirian antariksa.
Pemerintah bersama BRIN juga disebut tengah mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak. Lokasi itu dipandang strategis untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional. Jika terealisasi, fasilitas tersebut akan menjadi simbol penting kemandirian teknologi Indonesia.
Ekonomi Antariksa 2045
Arif menegaskan, seluruh langkah tersebut menjadi bagian dari visi Indonesia 2045 untuk membangun ekonomi antariksa nasional. Sektor ini diyakini mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi. Selain itu, industri antariksa berpotensi meningkatkan kemakmuran masyarakat secara luas.
Pengembangan ekonomi antariksa juga dipandang sebagai bagian dari penguatan kedaulatan teknologi nasional. Dengan kemampuan yang lebih mandiri, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Posisi itu akan memperkuat daya tawar Indonesia di tingkat regional maupun global.
Arif menilai pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan sangat menentukan arah masa depan sektor antariksa. Negara ini bisa tetap menjadi peserta, atau mulai ikut mendefinisikan pasar dan arah perkembangan teknologi. Menurut dia, keputusan strategis harus diambil sejak sekarang agar peluang tidak hilang.
Adi dan Arif sama-sama menilai bahwa pembangunan bandar antariksa bukan sekadar proyek infrastruktur. Proyek itu berkaitan dengan kedaulatan, industri, dan masa depan ekonomi nasional. Karena itu, dukungan politik dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan.
