Indonesia dinilai perlu segera membangun bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Dorongan itu mengemuka setelah peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, ketika sejumlah pihak menegaskan pentingnya kemandirian akses ke luar angkasa.
Selama lebih dari 50 tahun berkecimpung di dunia satelit, kemampuan nasional masih dinilai terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran satelit riset. Karena itu, penguatan ekosistem industri antariksa dianggap mendesak, mulai dari infrastruktur, regulasi, hingga pengembangan talenta muda.
Bandar Antariksa dan Kemandirian
Adi menuturkan Indonesia tidak boleh berhenti sebagai pengguna teknologi, melainkan harus naik kelas menjadi pemain. Ia menilai satelit memiliki fungsi strategis sebagai benang digital yang menyatukan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Peran itu juga penting bagi daerah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote.
Menurut Adi, akses mandiri ke luar angkasa menjadi salah satu kunci menuju kemandirian antariksa. Karena itu, pembangunan bandar antariksa nasional dinilai harus menjadi prioritas agar Indonesia memiliki jalur peluncuran sendiri. Ia menyebut langkah tersebut akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai nilai industri antariksa.
Adi menegaskan kebutuhan akses antariksa tidak bisa hanya diserahkan kepada sektor swasta. Ia menilai diperlukan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, swasta, dan mitra internasional. “Akses ke luar angkasa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama,” ujarnya.
Biak Jadi Lokasi Strategis
Indonesia disebut memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis karena berada di garis khatulistiwa. Posisi itu ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Di antara sejumlah lokasi yang dikaji, Pulau Biak dinilai menonjol sebagai calon bandar antariksa nasional.
Adi menjelaskan lokasi Biak berpotensi memberi keuntungan teknis yang signifikan dibandingkan lokasi peluncuran lain di dunia. Ia menyebut efisiensi bahan bakar bisa mencapai 15 persen dan kapasitas muatan meningkat hingga 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Keunggulan tersebut membuat Biak dipandang sangat kompetitif di kawasan ekuator.
Selain efisiensi teknis, posisi geografis Biak juga dinilai cocok untuk mendukung kebutuhan satelit geostasioner. Hal ini membuat Indonesia memiliki nilai strategis sebagai lokasi peluncuran di wilayah ekuator. Dengan modal tersebut, Indonesia disebut dapat memperkuat ekosistem antariksa yang lebih mandiri.
Ekosistem Antariksa Nasional
Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Ia menilai minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat Indonesia belum memiliki manufaktur satelit yang utuh. Padahal, kebutuhan domestik sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.
Di sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. Aturan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan aturan pengelolaan spaceport, dan KBLI 2025. Ketiganya memberi sinyal bahwa industri antariksa mulai diposisikan sebagai sektor usaha resmi.
Arif menilai perangkat regulasi saja belum cukup tanpa dukungan ekosistem yang solid. Ia menekankan perlunya investasi, kolaborasi riset, dan keterlibatan industri secara berkelanjutan. Dengan begitu, Indonesia dapat membangun rantai pasok antariksa dari hulu ke hilir.
Menuju Ekonomi Antariksa
Pemerintah bersama BRIN disebut tengah mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak. Sejumlah negara mitra, termasuk Rusia, India, dan Turki, juga dikaitkan dalam kerja sama persiapan tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional.
Arif menyebut seluruh upaya itu merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Targetnya adalah membangun ekonomi antariksa nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi. Selain itu, penguatan sektor ini diharapkan meningkatkan kemakmuran dan daya saing nasional.
Ia menegaskan pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan sangat menentukan arah masa depan sektor antariksa. Indonesia bisa tetap menjadi peserta, atau justru ikut mendefinisikan ekonomi antariksa itu sendiri. Keputusan tersebut akan berpengaruh pada kedaulatan teknologi nasional dalam jangka panjang.
