Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berbalik arah pada perdagangan Rabu, setelah pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) memicu tekanan jual di pasar. Berdasarkan data RTI Business, IHSG melemah 2,25 persen ke level 6.227,41 pada pukul 11.19 WIB, setelah sebelumnya sempat menguat lebih dari 1 persen ke 6.459,55.
Pergerakan tersebut terjadi di tengah sentimen baru dari pemerintah yang menegaskan ekspor komoditas strategis akan diatur melalui badan usaha milik negara. Kondisi itu membuat saham-saham di sektor terkait turun tajam, sementara mayoritas saham di bursa tercatat melemah.
IHSG Terkoreksi Tajam
Tekanan pada IHSG terlihat cepat setelah pidato Presiden Prabowo disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta. Pasar merespons dengan aksi jual yang mendorong indeks meninggalkan posisi hijau dan masuk ke zona merah.
Data perdagangan menunjukkan sebanyak 135 saham menguat, 548 saham melemah, dan 127 saham stagnan. Komposisi tersebut menegaskan dominasi sentimen negatif di lantai bursa pada sesi perdagangan siang.
Sepanjang 2026, IHSG tercatat melemah hingga 27,64 persen. Koreksi yang berlangsung dalam setahun berjalan ini menunjukkan tekanan pasar masih cukup berat meski sempat ada fase pemulihan intraday.
Pergerakan indeks yang berbalik arah juga menandai tingginya sensitivitas pasar terhadap kebijakan pemerintah. Pelaku pasar tampaknya masih mencermati dampak lanjutan dari perubahan tata kelola ekspor SDA terhadap kinerja emiten.
Sektor Basic Industry Tertekan
Sektor basic industry menjadi yang paling tertekan dengan pelemahan 5,75 persen. Tekanan ini menunjukkan investor mengambil sikap hati-hati terhadap emiten yang berhubungan langsung dengan komoditas dan bahan baku.
PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menjadi salah satu saham yang paling terpukul setelah menyentuh auto reject bawah. Saham tersebut turun 14,74 persen ke harga Rp2.660 per saham.
Selain itu, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) juga melemah 7,31 persen ke harga Rp7,31 per saham. Di sisi lain, PT Amman Mineral International Tbk (AMMN) turun 7,26 persen ke harga Rp2.950 per saham.
Koreksi tajam pada saham-saham tersebut memperlihatkan kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekspor komoditas. Investor cenderung menilai ulang prospek bisnis emiten yang bergantung pada rantai pasok SDA.
Isi Pidato Prabowo
Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas SDA. Aturan ini disebut dirancang agar pengelolaan ekspor lebih tertib dan memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat.
Prabowo menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan strategi untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas nasional. Pemerintah ingin memastikan sumber daya alam tidak hanya menjadi sumber penerimaan, tetapi juga memberi nilai tambah yang lebih besar.
Ia juga menyebut seluruh penjualan ekspor SDA akan dikelola melalui BUMN. Dengan skema ini, pemerintah ingin memperkuat kendali negara atas komoditas strategis yang selama ini menjadi andalan ekspor.
Komoditas yang diwajibkan melalui BUMN itu mencakup minyak kelapa sawit, batu bara, hingga ferro alloy. Kebijakan tersebut diposisikan sebagai langkah penertiban sekaligus pembenahan tata kelola perdagangan luar negeri.
Respons Pasar Dan Prospek
Sentimen kebijakan baru ini membuat pasar saham menakar ulang risiko dan peluang pada emiten terkait SDA. Dalam jangka pendek, kepastian regulasi masih menjadi faktor penting agar volatilitas tidak berlanjut.
Bagi investor, perkembangan aturan ekspor SDA akan menjadi perhatian utama pada perdagangan berikutnya. Kepastian implementasi kebijakan dan dampaknya terhadap margin emiten akan menentukan arah sentimen pasar.
Di sisi lain, pemerintah menekankan bahwa penertiban ekspor dilakukan untuk memperkuat manfaat ekonomi bagi negara. Bila kebijakan berjalan efektif, pasar berpeluang menilai ulang prospek sektor komoditas secara lebih konstruktif.
Hingga perdagangan siang, IHSG masih bergerak dalam tekanan dan belum menunjukkan tanda pemulihan yang kuat. Pelaku pasar kini menunggu penjelasan lanjutan mengenai teknis pelaksanaan aturan ekspor melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
