Puluhan peternak ayam mendatangi Kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Selasa (12/5/2026) untuk menyoroti anjloknya harga telur di tingkat peternak hingga Rp 22.500 per kg. Mereka menuding permainan middleman yang menyebabkan harga tidak wajar meski ada HAP Rp 26.500 per kg. Rapat yang dipimpin Kementerian Pertanian ini juga menimbang langkah intervensi untuk menstabilkan pasokan dan harga.
Ketua Umum GOPAN Herry Dermawan menilai penurunan harga telur di tingkat peternak dipicu oleh praktik middleman yang memanfaatkan stok melimpah. Ia menegaskan harga di tingkat produsen tidak mencerminkan harga jual kepada konsumen, dengan contoh kisaran Rp 21.000 di peternakan dan Rp 29.000–Rp 30.000 per kg di pasar. Herry menuntut tindakan tegas dari pemerintah dan kerjasama Satgas Pangan untuk menghentikan praktik tersebut, guna menjaga harga agar tidak merugikan peternak.
Middleman dan harga
Para peternak menilai harga telur di tingkat peternak telah dipengaruhi oleh praktik middleman. GOPAN menegaskan tengkulak membeli telur dengan harga rendah lalu menjual kembali ke pasar dengan margin besar. Fenomena ini memperlihatkan dinamika rantai pasok yang tidak seimbang antara produsen dan pemasok.
Herry Dermawan mengungkap contoh harga di lapangan, yakni sekitar Rp 21.000 per kg di peternak. Sementara harga jual ke konsumen bisa mencapai Rp 29.000 hingga Rp 30.000 per kg, menyebabkan margin bagi middleman. Ia menyatakan harga yang ada saat ini tidak mencerminkan biaya produksi yang sekitar Rp 24.000 per kg.
Herry meminta pemerintah menindak tegas para middleman yang dinilai merugikan peternak. Ia juga mendorong kerja sama Satgas Pangan untuk mencegah praktik mempermainkan harga. Menurutnya, harga saat ini bukan harga asli karena adanya keterlibatan pihak menengah.
Surplus produksi telur
Direktur Jenderal PKH Kementan menjelaskan faktor utama penurunan adalah tingginya suplai telur nasional. Produksi nasional diproyeksikan mencapai 7,3 juta ton pada 2026, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 6 juta ton. Kondisi ini membuat surplus sekitar 13 persen dari kebutuhan nasional.
Namun, ia mencatat adanya fenomena banting harga di lapangan karena stok terus bertambah. Ia menekankan bahwa harga terbentuk melalui mekanisme pasar yang 98 persen didominasi oleh peternak kecil. Ia menambahkan bahwa jika ada peternak yang menjual Rp 19.000 dan yang lain Rp 23.000, middleman cenderung memilih Rp 19.000 demi margin.
Adapun harga rata-rata nasional telur di tingkat peternak Rp 24.500 per kg. Harga telur anjlok terutama di daerah sentra produksi seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Melalui konsolidasi dengan asosiasi, ia mendorong agar harga peternak sesuai dengan HAP Rp 26.500 per kg.
Langkah stabilisasi harga
Kementerian Pertanian mempertimbangkan penambahan menu telur dalam program Makanan Bergizi Gratis MBG. Agung menyatakan bahwa peningkatan serapan telur dapat menstabilkan harga. Pembelian telur melalui MBG diharapkan mengikuti harga acuan pemerintah.
Selain itu, pemerintah akan mendistribusikan telur dari daerah surplus ke daerah defisit. Ia menyoroti bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menjadi daerah produksi besar yang harga relatif turun. Sementara Papua dan Maluku masih memiliki harga lebih tinggi karena keterbatasan produksi.
Upaya distribusi antardaerah diharapkan menjaga kestabilan harga nasional. Langkah tersebut juga bertujuan memastikan ketersediaan telur untuk MBG. Para pemangku kepentingan didorong bekerja sama agar volatilitas harga dapat berkurang.
