Aliansi G20 EMPOWER menegaskan masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Pesan tersebut mengemuka bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Dalam momentum itu, aliansi ini kembali mendorong kolaborasi lintas sektor agar pemberdayaan ekonomi perempuan berjalan lebih terukur dan inklusif.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menyebut kemitraan pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memperkuat peran ekonomi perempuan. Ia menegaskan bahwa komitmen global harus diterjemahkan ke dalam langkah konkret yang menyentuh kebutuhan perempuan di lapangan. G20 EMPOWER sendiri dibentuk untuk menghubungkan pemerintah dan dunia usaha dalam mempercepat kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
Rinawati menjelaskan, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai ditempatkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Penguatan itu dilakukan melalui sejumlah inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Menurutnya, langkah tersebut membantu memperlihatkan kontribusi perempuan dalam rantai nilai ekonomi. Namun, upaya itu tetap perlu diperluas agar manfaatnya menjangkau lebih banyak pelaku usaha perempuan.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengangkat tema UHURU, yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini memuat tiga fokus utama, yakni kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus tersebut menunjukkan bahwa penguatan kapasitas perempuan tidak bisa dilepaskan dari akses teknologi dan kesempatan berpartisipasi. Karena itu, agenda pemberdayaan diarahkan agar lebih relevan dengan perubahan ekonomi global.
Rinawati menilai tantangan perempuan masih terasa nyata, terutama dalam akses pembiayaan dan representasi pada ruang pengambilan keputusan. Komunike 2025 juga menyoroti perlunya percepatan akses menuju ekonomi digital bagi usaha perempuan. Ia mengatakan, tanpa perbaikan sistem, ketimpangan akan terus menghambat laju pertumbuhan yang lebih merata. Oleh karena itu, G20 EMPOWER mendorong pendekatan berbasis data, monitoring, dan kebijakan yang konsisten.
Kolaborasi Pemerintah Swasta
G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal sebagai sarana berbagi praktik baik. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code untuk memperkuat akses pembiayaan bagi usaha perempuan. Di sisi lain, Global Advocates Network diperkuat agar advokasi kebijakan berjalan lebih efektif lintas negara. Seluruh langkah itu dirancang untuk mempercepat dampak nyata bagi perempuan pelaku usaha.
Selain itu, dibentuk lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM and Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy and Monitoring. Setiap kelompok kerja diharapkan menghasilkan rekomendasi yang dapat diukur dan diterapkan secara berkelanjutan. Rinawati menekankan bahwa komitmen tidak boleh berhenti pada forum diskusi. Implementasi yang sistematis menjadi syarat agar agenda pemberdayaan benar-benar memberi hasil.
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. G20 EMPOWER juga mendorong inisiatif lanjutan seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet. Inisiatif tersebut ditujukan untuk memperkuat literasi digital, kepemimpinan perempuan, serta jalur pengembangan dari siswi hingga startup.
Agenda Hingga Dua Ribu Tiga Puluh
Rinawati menyebut G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu juga disertai penyempurnaan Terms of Reference untuk memastikan arah kerja lebih jelas dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025. Dokumen itu menekankan pentingnya akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Ia menambahkan, Indonesia masih memiliki peluang besar memperkuat kerja sama lintas sektor untuk menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan usaha mikro, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Menurutnya, tantangan perempuan saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi publik dan swasta agar hasilnya lebih luas.
Rinawati menegaskan pentingnya penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Dengan sistem yang lebih baik, program pemberdayaan perempuan diharapkan tidak hanya berdampak sesaat. Ia mengatakan, tujuan akhirnya adalah menciptakan manfaat yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Ia pun mengajak berbagai pihak terlibat agar perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penggerak utamanya.
Momentum IWD Dua Ribu Dua Puluh Enam
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, menilai peringatan International Women's Day 2026 harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen bersama. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur. Selain itu, diperlukan keberanian membangun ekosistem yang membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
Pandangan tersebut menegaskan bahwa agenda pemberdayaan perempuan tidak hanya berbicara soal kesetaraan, tetapi juga daya saing ekonomi. Ketika akses terhadap modal dan pasar terbuka lebih luas, kontribusi perempuan terhadap pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Hal ini juga relevan bagi UMKM yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Karena itu, penguatan kebijakan dinilai harus menyasar kebutuhan nyata di lapangan.
G20 EMPOWER menilai keberhasilan agenda ini bergantung pada konsistensi kemitraan lintas sektor dan keberlanjutan kebijakan. Dengan dukungan yang tepat, perempuan dapat memperoleh ruang yang lebih besar untuk tumbuh, memimpin, dan berinovasi. Aliansi tersebut ingin memastikan hasil kerja tidak berhenti pada pernyataan bersama. Fokus utamanya adalah membangun ekosistem yang benar-benar mendorong perempuan menjadi penggerak ekonomi.
