Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Isu itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar.
Momentum peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret dimanfaatkan aliansi tersebut untuk menegaskan kembali pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan jejaring global. Pemberdayaan ekonomi perempuan dinilai perlu dijalankan secara lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan agar dampaknya nyata bagi pertumbuhan ekonomi.
Pemberdayaan perempuan dan UMKM
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan perempuan masih menghadapi berbagai hambatan untuk berpartisipasi penuh dalam ekonomi. Kendala paling menonjol terlihat pada akses modal, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan keterhubungan dengan pasar yang lebih luas. Kondisi itu dinilai makin terasa bagi pelaku UMKM perempuan yang membutuhkan dukungan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Karena itu, kolaborasi lintas sektor disebut menjadi langkah yang tidak dapat ditunda.
Rinawati menjelaskan G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Forum ini dibentuk untuk mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan di berbagai negara anggota. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi tersebut mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih ramah terhadap perempuan. Upaya itu juga diarahkan agar perempuan tidak hanya menjadi peserta, tetapi juga penggerak ekonomi.
Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi. Sejumlah inisiatif diperkuat, antara lain Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Langkah itu dimaksudkan untuk memperlihatkan praktik baik sekaligus memudahkan pemantauan capaian program. Menurut Rinawati, pendekatan berbasis data penting agar kebijakan tidak berhenti pada wacana.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini berfokus pada kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Arah tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berdiri sendiri, melainkan terkait langsung dengan inovasi, pendidikan, dan akses pasar. Dengan pendekatan itu, aliansi berharap daya saing perempuan dapat tumbuh lebih cepat.
Akses pembiayaan dan digital
Rinawati menyoroti Komunike 2025 yang kembali menegaskan kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Dokumen itu juga menyoroti rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor ekonomi. Selain itu, percepatan akses terhadap ekonomi digital dinilai menjadi kebutuhan mendesak agar perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi. Tantangan tersebut disebut masih menjadi pekerjaan besar bagi negara anggota G20.
Untuk menjawab tantangan itu, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code untuk mendorong akses pembiayaan yang lebih adil bagi usaha milik perempuan. Di sisi lain, penguatan Global Advocates Network dilakukan agar jejaring dukungan antarnegara semakin solid. Seluruh langkah itu diarahkan untuk mempercepat implementasi, bukan sekadar menambah komitmen di atas kertas.
G20 EMPOWER juga tengah mengembangkan lima kelompok kerja utama. Kelompok tersebut mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Menurut Rinawati, struktur itu dibutuhkan agar program berjalan sistematis dan memiliki indikator yang terukur. Dengan penguatan tata kelola, dampak kebijakan diharapkan lebih mudah dirasakan oleh perempuan di lapangan.
Rinawati menegaskan bahwa agenda tersebut harus diterjemahkan menjadi implementasi yang berbasis data dan berdampak nyata. Ia menilai ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari banyaknya forum atau pernyataan bersama. Yang lebih penting adalah perubahan yang benar-benar dirasakan oleh perempuan, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Karena itu, monitoring dan evaluasi disebut menjadi bagian penting dari seluruh strategi.
Momentum IWD di Indonesia
Di Indonesia, momentum IWD 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Rinawati menilai sinergi tersebut penting agar program nasional dan agenda global saling menguatkan. Dengan begitu, manfaatnya bisa lebih luas dan berkesinambungan.
G20 EMPOWER juga mendorong sejumlah inisiatif lanjutan di Indonesia. Program itu antara lain #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. Aliansi ini juga membuka ruang kolaborasi dengan IWAPI untuk memperluas dukungan terhadap perempuan pelaku usaha. Inisiatif tersebut dipandang penting untuk membangun ekosistem dari pendidikan hingga dunia usaha.
Rinawati menyebut Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan itu dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Ia menilai semua unsur tersebut saling berkaitan dan tidak bisa dijalankan secara terpisah. Jika dikelola konsisten, perempuan dapat berperan lebih kuat dalam rantai nilai ekonomi nasional.
Ia menekankan pentingnya penguatan sistem, mulai dari data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Menurutnya, keberlanjutan program sangat bergantung pada tata kelola yang rapi dan dukungan lintas pemangku kepentingan. Tujuannya adalah memastikan pemberdayaan perempuan memberi manfaat jangka panjang, bukan hanya efek sesaat. Dengan dasar itu, program dapat bertahan dan terus berkembang.
Komitmen menuju dua ribu tiga puluh
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Selain itu, penyempurnaan Terms of Reference juga diajukan untuk memperjelas arah kerja dan tanggung jawab para pihak. Langkah ini disebut selaras dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Dengan payung kebijakan yang lebih kuat, kesinambungan program diharapkan lebih terjamin.
Yessie D. Yosetya selaku Chair G20 EMPOWER Indonesia menilai peringatan International Women's Day 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia menegaskan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Menurutnya, tantangan saat ini ada pada konsistensi pelaksanaan dan keberanian memperluas akses perempuan. Karena itu, ekosistem yang mendukung perempuan perlu dibangun secara serius.
Yessie mengatakan kolaborasi yang lebih kuat dibutuhkan untuk membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Ia menilai keberhasilan agenda pemberdayaan sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan komunitas. Jika kerja sama itu berjalan solid, perempuan dapat menjadi bagian penting dari pertumbuhan ekonomi. Bahkan, perempuan berpeluang menjadi motor utama dalam perubahan ekonomi yang lebih inklusif.
Aliansi G20 EMPOWER menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan harus terus diperkuat melalui kebijakan, kemitraan, dan pengawasan yang terukur. Dengan pendekatan yang sistematis, program diharapkan mampu menjangkau lebih banyak perempuan, termasuk pelaku UMKM. Agenda tersebut juga dinilai relevan untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin kompetitif. Pada akhirnya, keberhasilan pemberdayaan perempuan akan menjadi bagian dari ketahanan ekonomi yang lebih luas.
