Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih kuatnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hambatan itu meliputi kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar.
Penegasan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. G20 EMPOWER menilai momentum ini penting untuk mendorong langkah yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan bagi pemberdayaan ekonomi perempuan.
Perempuan dan akses ekonomi
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Menurut dia, kerja bersama diperlukan agar pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti pada seruan, tetapi hadir dalam kebijakan dan implementasi.
Ia menyebut G20 EMPOWER sebagai aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat kebijakan yang mendukung kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan ekosistem usaha yang lebih inklusif.
Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini konsisten mendorong peran perempuan dalam berbagai lini ekonomi. Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi.
Rinawati menjelaskan, penguatan itu dilakukan melalui sejumlah inisiatif seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Menurut dia, langkah tersebut membantu memperlihatkan capaian program secara lebih nyata dan terukur.
Hambatan perempuan masih besar
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut mencakup kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Rinawati menilai tantangan perempuan dalam ekonomi global masih cukup besar. Komunike 2025 menyoroti kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan, rendahnya representasi dalam pengambilan keputusan, dan pentingnya percepatan akses ke ekonomi digital.
Menurut dia, hambatan itu tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan parsial. Diperlukan penguatan sistem yang menyentuh data, pemantauan, kebijakan, pembiayaan, dan pengembangan talenta secara bersamaan.
Ia menegaskan bahwa agenda pemberdayaan perempuan harus berbasis bukti dan berdampak nyata. Dengan cara itu, program yang dijalankan tidak hanya relevan untuk hari ini, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang.
Strategi G20 EMPOWER
G20 EMPOWER mendorong sejumlah langkah tindak lanjut untuk mempercepat perubahan. Langkah itu mencakup pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan implementasi WE-Finance Code, dan penguatan Global Advocates Network.
Aliansi ini juga mengembangkan lima kelompok kerja utama yang berfokus pada Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruh kelompok kerja dirancang agar komitmen dapat diterjemahkan menjadi program yang lebih sistematis.
Rinawati mengatakan, di Indonesia momentum IWD 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA. Ruang kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan.
Ia juga menyebut berbagai inisiatif lanjutan seperti #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet, pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, serta kolaborasi dengan IWAPI. Menurut dia, rangkaian inisiatif ini penting untuk memperluas literasi digital dan memperkuat kepemimpinan perempuan.
Kolaborasi untuk masa depan
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi dapat terus berjalan hingga 2030. Usulan itu disebut sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan tersebut dapat mencakup penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi yang inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan.
Ia menekankan bahwa penguatan ekosistem memerlukan dukungan dari banyak pihak, mulai dari pemerintah, dunia usaha, hingga jejaring advokasi global. Dengan kolaborasi yang kuat, perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penggerak utamanya.
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menambahkan bahwa IWD 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Menurut dia, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui ekosistem yang membuka akses pada kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
