Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Sorotan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Isu ini kembali menegaskan bahwa pemberdayaan ekonomi perempuan belum selesai hanya di tingkat wacana.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih mengatakan kolaborasi pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut dia, komitmen itu harus diterjemahkan ke dalam langkah yang terukur, inklusif, dan berkelanjutan. G20 EMPOWER juga menegaskan pentingnya jejaring Advocates global dalam memperkuat agenda tersebut. Fokus utama aliansi ini adalah memastikan perempuan mendapat akses yang lebih setara terhadap sumber daya ekonomi.
Pemberdayaan Perempuan dan UMKM
Rinawati menjelaskan bahwa G20 EMPOWER merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan. Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini mendorong kepemimpinan perempuan dan kewirausahaan perempuan. Ekosistem usaha yang lebih inklusif juga menjadi bagian penting dari mandat tersebut.
Di Indonesia, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi saat Presidensi G20 pada 2022. Langkah itu didukung melalui sejumlah inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Menurut Rinawati, inisiatif tersebut membantu memperlihatkan kontribusi nyata pelaku usaha perempuan. Pendekatan itu juga membuka ruang bagi penguatan kebijakan berbasis data.
Rinawati menilai kerja sama lintas sektor menjadi kunci agar dampak pemberdayaan tidak berhenti pada program seremonial. Ia menyebut penguatan data, pemantauan, pembiayaan, dan pengembangan talenta perlu berjalan beriringan. Dengan sistem yang lebih baik, program dapat memiliki dampak jangka panjang. Pada akhirnya, perempuan diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga penggerak utamanya.
Pemberdayaan Perempuan di Forum G20
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yakni Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut menitikberatkan pada tiga fokus, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus itu dinilai relevan dengan kebutuhan perempuan dalam menghadapi perubahan ekonomi global. Aliansi ini ingin memastikan perempuan memiliki ruang tumbuh yang lebih kuat dan mandiri.
Komunike 2025 juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, representasi perempuan dalam pengambilan keputusan dinilai masih rendah. Akses terhadap ekonomi digital juga disebut perlu dipercepat agar perempuan tidak tertinggal dalam transformasi ekonomi. G20 EMPOWER memandang ketiga isu itu saling berkaitan dan memerlukan respons kebijakan yang konsisten.
Sebagai tindak lanjut, aliansi ini mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal dan perluasan implementasi WE-Finance Code. Penguatan Global Advocates Network serta pengembangan lima kelompok kerja utama juga menjadi agenda penting. Kelompok kerja itu mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruh langkah tersebut ditujukan agar komitmen global benar-benar masuk ke tahap implementasi.
Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah
Momentum International Women's Day 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan di Indonesia. G20 EMPOWER mendorong kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kolaborasi itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Pemerintah dinilai memiliki peran penting untuk menjaga kesinambungan agenda tersebut.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan yang dapat memperkuat partisipasi perempuan. Inisiatif itu antara lain #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan, serta pembangunan pipeline dari siswi hingga startup. Kolaborasi dengan IWAPI turut didorong agar jejaring usaha perempuan semakin luas. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan jalur pengembangan yang berkesinambungan.
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan ini sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Menurut Rinawati, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan itu dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan perempuan, termasuk pelaku UMKM.
Pemberdayaan Perempuan dan Masa Depan
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menegaskan bahwa IWD 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia menilai pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur. Ekosistem yang terbuka bagi kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar menjadi syarat penting.
Yessie juga menekankan pentingnya keberanian untuk membangun sistem yang lebih inklusif. Sistem itu harus mampu memberi ruang bagi perempuan untuk berkembang di berbagai sektor. Tanpa ekosistem yang mendukung, potensi ekonomi perempuan akan sulit tumbuh optimal. Karena itu, konsistensi kebijakan menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
Aliansi G20 EMPOWER berharap agenda ini tidak hanya menghasilkan komitmen di atas kertas. Pelibatan publik, swasta, dan jaringan advokasi global dibutuhkan agar perempuan memperoleh manfaat nyata. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, pemberdayaan ekonomi perempuan dapat menjadi mesin pertumbuhan yang lebih merata. Tujuan akhirnya adalah memastikan perempuan menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi berkelanjutan.
