Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Seruan itu disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Dalam momentum tersebut, aliansi ini menegaskan bahwa pemberdayaan perempuan perlu bergerak dari wacana menuju implementasi yang nyata.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, menilai kolaborasi pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menyampaikan bahwa aliansi G20 EMPOWER terus mendorong kerja sama yang lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan. Sejak diluncurkan pada 2019, forum ini menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat kebijakan yang mendukung kepemimpinan dan kewirausahaan perempuan. Di Indonesia, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM juga mulai ditempatkan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pemberdayaan Perempuan dan UMKM
Rinawati menjelaskan bahwa hambatan utama yang masih dihadapi perempuan adalah terbatasnya akses terhadap pembiayaan. Selain itu, perempuan juga belum memiliki keterwakilan yang memadai dalam proses pengambilan keputusan. Kondisi tersebut membuat ruang gerak usaha perempuan belum sepenuhnya setara. Padahal, sektor UMKM menyimpan potensi besar untuk memperluas dampak ekonomi perempuan.
Ia menyebut, pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai diangkat sebagai bagian dari penggerak ekonomi. Langkah itu diwujudkan melalui sejumlah inisiatif, seperti Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Program tersebut dirancang untuk memperkuat visibilitas, akuntabilitas, dan pengukuran hasil kebijakan. Dengan pendekatan itu, pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi agenda simbolik.
Rinawati menilai, penguatan UMKM perempuan perlu dilakukan secara menyeluruh agar mampu bertahan dalam persaingan pasar. Dukungan pembiayaan, akses pasar, dan pembinaan usaha harus berjalan beriringan. Tanpa itu, banyak pelaku usaha perempuan akan tetap menghadapi hambatan yang sama. Karena itu, kemitraan lintas sektor menjadi kebutuhan yang mendesak.
Ia juga menegaskan bahwa agenda pemberdayaan perempuan harus menghasilkan dampak jangka panjang. Penguatan sistem data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta disebut perlu dirancang lebih serius. Dengan cara itu, program yang dijalankan tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Hasil akhirnya diharapkan mampu meningkatkan posisi perempuan dalam ekonomi nasional.
Kolaborasi G20 EMPOWER
G20 EMPOWER menempatkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan jejaring Advocates global sebagai fondasi utama. Menurut Rinawati, kerja sama tersebut dibutuhkan agar kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan bisa diimplementasikan secara konsisten. Aliansi ini juga berupaya mendorong langkah yang lebih terstruktur dan berbasis data. Dengan pola itu, hasil program dapat diukur secara lebih jelas.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU, yang menekankan kemandirian ekonomi perempuan. Tema ini memiliki tiga fokus utama, yaitu kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Fokus tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya terkait bisnis. Lebih jauh, hal itu juga berkaitan dengan akses terhadap ilmu, teknologi, dan kepemimpinan.
Rinawati menyampaikan bahwa Komunike 2025 masih menyoroti kesenjangan pembiayaan yang lebar bagi usaha perempuan. Dokumen itu juga menegaskan rendahnya representasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, percepatan akses terhadap ekonomi digital dinilai menjadi kebutuhan penting. Ketiga isu tersebut menunjukkan tantangan yang belum selesai di tingkat global.
Untuk menindaklanjuti hal itu, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code, memperkuat Global Advocates Network, dan mengembangkan lima kelompok kerja utama. Kelompok itu mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruh langkah tersebut diarahkan agar komitmen internasional memiliki dampak nyata.
Agenda Digital Perempuan
Rinawati menilai momentum International Women's Day 2026 dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan di Indonesia. Salah satu ruang kerja yang disorot adalah kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. Dengan dukungan institusi, agenda pemberdayaan dinilai akan lebih cepat bergerak.
Ia juga mendorong penguatan literasi digital melalui integrasi dengan Sisternet. Inisiatif itu ditujukan untuk memperluas akses perempuan terhadap teknologi, kepemimpinan, dan peluang ekonomi baru. Selain itu, G20 EMPOWER mengembangkan pipeline dari siswi hingga startup agar talenta perempuan terbina sejak dini. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.
Di sisi lain, G20 EMPOWER turut mengusulkan kolaborasi dengan IWAPI untuk memperluas jaringan usaha perempuan. Organisasi tersebut dipandang strategis dalam mendukung pelaku usaha perempuan di berbagai daerah. Dukungan komunitas bisnis dianggap penting untuk mempercepat akses pasar dan pembinaan usaha. Dengan demikian, perempuan dapat memperoleh ruang yang lebih kuat dalam rantai ekonomi.
Inisiatif lain yang disorot adalah #SheMovesEnergy, yang dikaitkan dengan transisi energi yang inklusif. Program ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan juga relevan di sektor masa depan. Melalui perluasan peran di bidang energi, digital, dan inovasi, perempuan diharapkan tidak tertinggal. Langkah tersebut mencerminkan arah pembangunan yang lebih setara dan adaptif.
Langkah Berkelanjutan Perempuan
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Penyempurnaan Terms of Reference juga didorong untuk memperjelas arah kerja dan tanggung jawab. Usulan itu sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan. Akses tersebut mencakup sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Rinawati menyebut Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan itu dapat diarahkan pada penguatan UMKM, literasi digital, transisi energi inklusif, hingga pembinaan talenta perempuan masa depan. Menurutnya, kebutuhan perempuan tidak bisa dijawab oleh satu pihak saja. Karena itu, sinergi publik dan swasta menjadi sangat penting.
Ia menilai penguatan sistem perlu dilakukan mulai dari data hingga pendanaan. Monitoring kebijakan dan pengembangan talenta juga harus masuk dalam desain program. Jika seluruh elemen itu berjalan baik, maka program pemberdayaan perempuan akan lebih berkelanjutan. Dampaknya pun diharapkan tidak hanya terasa pada saat ini, melainkan juga dalam jangka panjang.
Yessie D. Yosetya selaku Chair G20 EMPOWER Indonesia menegaskan bahwa IWD 2026 harus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama. Ia menilai pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat dan implementasi yang lebih terukur. Dengan ekosistem yang terbuka, perempuan dapat semakin berperan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi.
