Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Tantangan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan dalam pengambilan keputusan, hingga terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar.
Penegasan tersebut disampaikan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret, saat aliansi itu kembali mendorong kolaborasi pemerintah dan sektor swasta. G20 EMPOWER menilai pemberdayaan ekonomi perempuan harus berjalan terukur, inklusif, dan berkelanjutan.
Hambatan Ekonomi Perempuan
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia Rinawati Prihatiningsih menyebut hambatan utama yang dihadapi perempuan masih berkisar pada akses modal dan kesempatan yang belum setara. Kondisi itu membuat banyak pelaku usaha perempuan kesulitan memperluas bisnis dan masuk ke rantai ekonomi yang lebih besar.
Selain pembiayaan, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan juga dinilai masih rendah. Situasi ini berdampak pada lambatnya lahir kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan perempuan di sektor ekonomi.
Rinawati menegaskan bahwa tantangan tersebut tidak dapat diatasi hanya dengan seruan moral. Diperlukan langkah yang konsisten agar perempuan memperoleh akses yang sama terhadap sumber daya ekonomi, pasar, dan jaringan usaha.
Ia menambahkan, hambatan yang ada harus dipandang sebagai persoalan struktural yang memerlukan intervensi lintas sektor. Tanpa perbaikan sistem, kesenjangan ekonomi perempuan berpotensi terus berulang dalam jangka panjang.
Kolaborasi Pemerintah dan Swasta
Rinawati mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi kunci untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan. Menurut dia, kerja sama itu akan membuat program lebih efektif karena menyentuh kebijakan sekaligus praktik di lapangan.
G20 EMPOWER sendiri merupakan aliansi di lingkungan G20 yang menghubungkan pemerintah dan dunia usaha. Tujuannya adalah mempercepat implementasi kebijakan yang mendukung kepemimpinan perempuan dan kewirausahaan perempuan.
Sejak diluncurkan pada 2019, aliansi ini terus mendorong penguatan ekosistem usaha yang lebih inklusif. Berbagai inisiatif diarahkan agar perempuan tidak hanya menjadi pelaku usaha, tetapi juga penggerak pertumbuhan ekonomi.
Rinawati menilai dukungan lintas sektor akan memperluas ruang bagi perempuan untuk berkembang. Dengan dukungan yang tepat, pelaku UMKM perempuan dapat lebih mudah naik kelas dan masuk ke pasar yang lebih kompetitif.
Arah Kebijakan G20 EMPOWER
Di bawah Presidensi Indonesia pada 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai ditempatkan sebagai bagian dari penggerak ekonomi. Langkah itu diperkuat melalui Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER.
Dalam Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU - Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema tersebut menekankan tiga fokus utama, yakni kepemimpinan perempuan, usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM.
Rinawati juga menyoroti Komunike 2025 yang masih mencatat kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Dokumen itu turut menekankan pentingnya percepatan akses perempuan terhadap ekonomi digital dan ruang pengambilan keputusan.
Sebagai tindak lanjut, G20 EMPOWER mendorong aktivasi Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal, perluasan WE-Finance Code, dan penguatan Global Advocates Network. Aliansi ini juga mengembangkan lima kelompok kerja yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring.
IWD untuk Perempuan
Momentum International Women's Day 2026 dinilai penting untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan di Indonesia. Rinawati menyebut peluang itu dapat dimaksimalkan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPPA.
Kerja sama tersebut mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, dan kepemimpinan ekonomi perempuan. G20 EMPOWER juga mendorong sejumlah inisiatif lanjutan yang relevan dengan kebutuhan generasi muda dan pelaku usaha perempuan.
Inisiatif itu antara lain #SheMovesEnergy, integrasi dengan Sisternet untuk memperkuat literasi digital, serta pembangunan jalur pengembangan dari siswi hingga startup. Aliansi ini juga membuka ruang kolaborasi dengan IWAPI untuk memperluas dukungan bagi perempuan pengusaha.
Di tingkat global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar kerja aliansi tetap berjalan hingga 2030. Menurut Rinawati, langkah itu sejalan dengan G20 Leader's Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar.
Chair G20 EMPOWER Indonesia Yessie D. Yosetya menegaskan bahwa IWD 2026 harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama. Ia menilai pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada wacana, melainkan harus diwujudkan melalui ekosistem yang membuka akses terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar.
