Aliansi G20 EMPOWER menyoroti masih besarnya hambatan yang dihadapi perempuan dalam kegiatan ekonomi, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Hambatan itu mencakup kesenjangan akses pembiayaan, rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses ke ekonomi digital dan pasar. Isu tersebut kembali ditegaskan bertepatan dengan peringatan International Women's Day 2026 pada 8 Maret. Dalam momentum ini, G20 EMPOWER mendorong langkah yang lebih terukur agar pemberdayaan ekonomi perempuan tidak berhenti pada komitmen, tetapi hadir dalam implementasi nyata.
Co-Chair G20 EMPOWER Indonesia, Rinawati Prihatiningsih, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta diperlukan untuk mempercepat pemberdayaan ekonomi perempuan. Ia menegaskan bahwa aliansi ini menghubungkan pemerintah dan dunia usaha untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis data. Sejak diluncurkan pada 2019, G20 EMPOWER telah mendorong kepemimpinan perempuan, kewirausahaan perempuan, dan penguatan ekosistem usaha yang lebih terbuka. Pada Presidensi Indonesia di G20 tahun 2022, perempuan pengusaha dan pelaku UMKM mulai ditempatkan sebagai bagian dari penggerak pertumbuhan ekonomi.
Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
G20 EMPOWER menempatkan pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai agenda penting di lingkungan G20. Aliansi ini menjadi penghubung antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan yang mendukung perempuan. Fokusnya tidak hanya pada partisipasi, tetapi juga pada kepemimpinan dan kemandirian ekonomi. Pendekatan itu diarahkan agar perempuan memiliki ruang yang lebih besar dalam rantai nilai ekonomi.
Rinawati menyampaikan bahwa berbagai inisiatif telah dijalankan untuk memperkuat peran perempuan dalam ekonomi. Program tersebut antara lain Best Practice Playbook, Showcase Women-Led Businesses, dan KPI Dashboard G20 EMPOWER. Melalui inisiatif itu, perempuan pengusaha mendapatkan visibilitas yang lebih baik dalam ekosistem bisnis. Langkah tersebut juga membantu pengukuran dampak program agar lebih sistematis dan terarah.
Di bawah Presidensi Afrika Selatan, G20 EMPOWER mengusung tema UHURU yang berarti Women Building Sustainable Income and Financial Independence. Tema ini menekankan tiga fokus utama, yakni kepemimpinan perempuan, penguatan usaha milik perempuan dan pengadaan inklusif, serta perluasan inklusi digital dan STEAM. Arah kebijakan itu menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak hanya menyangkut akses, tetapi juga kapasitas untuk tumbuh. Dengan demikian, peran perempuan di ekonomi global diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan.
Hambatan Bagi Pelaku UMKM
Rinawati menyoroti bahwa perempuan masih menghadapi hambatan besar dalam perekonomian global. Kesenjangan pembiayaan menjadi salah satu persoalan utama yang membatasi pertumbuhan usaha milik perempuan. Di sisi lain, keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan masih tergolong rendah. Kondisi ini membuat banyak kebijakan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan perempuan pelaku usaha.
Komunike 2025 juga menegaskan masih lebarnya kesenjangan pembiayaan bagi usaha perempuan. Selain itu, percepatan akses terhadap ekonomi digital dinilai menjadi kebutuhan mendesak. Tanpa akses yang setara, perempuan akan tertinggal dalam persaingan pasar yang semakin terdigitalisasi. Karena itu, penguatan infrastruktur kebijakan dan pembiayaan menjadi kunci utama.
Untuk menjawab tantangan tersebut, G20 EMPOWER mendorong pengaktifan Digital G20 EMPOWER Best Practice Playbook Portal. Aliansi ini juga memperluas implementasi WE-Finance Code dan memperkuat Global Advocates Network. Selain itu, dibentuk lima kelompok kerja utama yang mencakup Women in Leadership, STEAM & Innovation, Entrepreneurship, Advocacy, serta Policy & Monitoring. Seluruh langkah itu diarahkan agar pemberdayaan perempuan memiliki dasar kerja yang lebih konkret dan terukur.
Kolaborasi Pemerintah Dan Swasta
Di Indonesia, momentum International Women's Day 2026 dinilai dapat dimanfaatkan untuk memperkuat agenda pemberdayaan perempuan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kerja sama itu mencakup pengarusutamaan gender, penguatan kebijakan pendidikan, kewirausahaan, serta kepemimpinan ekonomi perempuan. Pemerintah dan sektor swasta dipandang memiliki peran saling melengkapi dalam mendorong perubahan. Dengan sinergi yang tepat, akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi dapat diperluas.
Rinawati juga menyebut sejumlah inisiatif lanjutan yang tengah didorong, seperti #SheMovesEnergy dan integrasi dengan Sisternet. Program tersebut bertujuan memperkuat literasi digital dan kepemimpinan perempuan. Selain itu, G20 EMPOWER mendorong pembangunan pipeline dari siswi hingga startup, agar talenta perempuan terbina sejak dini. Kolaborasi dengan IWAPI juga menjadi bagian dari upaya memperluas jaringan dukungan bagi pelaku usaha perempuan.
Secara global, G20 EMPOWER mengusulkan Five-Year Sustainability Plan dan penyempurnaan Terms of Reference agar aliansi tetap berjalan hingga 2030. Usulan itu sejalan dengan G20 Leaders' Declaration 2025 yang menekankan akses setara bagi perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pembiayaan, dan pasar. Rinawati menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama lintas sektor. Kemitraan itu dapat diarahkan pada penguatan UMKM, literasi digital, dan transisi energi yang inklusif.
Agenda Berkelanjutan Hingga Dua Ribu Tiga Puluh
Rinawati menegaskan bahwa penguatan sistem menjadi syarat penting agar program pemberdayaan perempuan berjalan berkelanjutan. Sistem itu mencakup data, monitoring, kebijakan, pembiayaan, hingga pengembangan talenta. Menurutnya, setiap unsur harus saling terhubung agar dampak program tidak berhenti pada kegiatan seremonial. Tujuannya adalah memastikan hasil yang terasa dalam jangka panjang.
Ia juga mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam agenda pemberdayaan ekonomi perempuan. Kolaborasi publik-swasta yang kuat dinilai menjadi kunci agar perempuan tidak hanya menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, perempuan harus hadir sebagai penggerak utama dalam proses pembangunan. Dengan dukungan kebijakan yang konsisten, ruang kepemimpinan perempuan dapat semakin terbuka.
Chair G20 EMPOWER Indonesia, Yessie D. Yosetya, turut menegaskan bahwa IWD 2026 harus menjadi momentum penguatan komitmen bersama. Menurutnya, pemberdayaan ekonomi perempuan tidak dapat berhenti pada wacana. Yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi yang lebih kuat, implementasi yang lebih terukur, dan keberanian membangun ekosistem yang membuka akses perempuan terhadap kepemimpinan, pembiayaan, inovasi, dan pasar. Pandangan tersebut menegaskan bahwa agenda pemberdayaan perempuan perlu bergerak dari komitmen menuju hasil yang nyata.
