Erin Taulany menyoroti dugaan tindakan mantan asisten rumah tangga bernama Herawati yang diduga mengambil dan mengunggah foto anak-anaknya tanpa izin. Kasus ini mencuat setelah foto yang direkam dari luar jendela disebut disertai caption yang dinilai merendahkan martabat keluarga.
Erin menyampaikan keberatan itu saat ditemui di kawasan Senayan City, Jakarta Pusat, Rabu (20/5/2026). Pihak kuasa hukum juga menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi karena menyebarkan wajah dan aktivitas seseorang tanpa persetujuan.
Privasi Anak Jadi Sorotan
Erin menilai tindakan mantan ART tersebut tidak pantas karena anak-anaknya menjadi objek unggahan tanpa sepengetahuan penuh. Menurutnya, anak-anak memang sadar sedang dipotret, tetapi tidak mengetahui bahwa foto itu akan disebarkan ke media sosial.
Ia juga menyoroti penggunaan caption yang dianggap merendahkan keluarga. Bagi Erin, unggahan semacam itu bukan hanya melanggar etika, tetapi juga menimbulkan stigma negatif terhadap anak-anaknya.
Dalam penjelasannya, Erin menyebut anak keduanya, Kenzy, sangat terganggu dengan unggahan yang menyinggung ruang pribadinya. Area kamar hingga kamar mandi disebut ikut direkam untuk kebutuhan konten pribadi di media sosial.
Erin menilai tindakan tersebut memperlihatkan ketidaksadaran terhadap posisi mantan ART yang semestinya menjaga privasi keluarga. Ia menegaskan bahwa pekerjaan rumah tangga menuntut tanggung jawab, bukan membagikan hal sensitif ke ruang publik.
Kuasa Hukum Bahas Aturan
Dari sisi hukum, kuasa hukum Erin, Stivany Agusia, menekankan bahwa foto merupakan bagian dari data pribadi. Karena itu, pengunggahan foto seseorang tanpa izin dapat masuk dalam pelanggaran yang diatur undang-undang.
Ia menjelaskan bahwa tindakan mengunggah wajah dan aktivitas orang lain ke Instagram tanpa persetujuan memiliki konsekuensi hukum. Menurutnya, publik perlu memahami bahwa foto bukan sekadar konten, melainkan data yang dilindungi.
Stivany menilai kasus ini harus menjadi catatan penting agar masyarakat tidak sembarangan menyebarkan foto orang lain. Ia menegaskan, persetujuan dari pihak yang difoto tetap menjadi dasar utama sebelum konten dibagikan.
Pihak Erin berharap peristiwa serupa tidak kembali terjadi, terutama ketika menyangkut anak di bawah umur. Perlindungan atas privasi keluarga dinilai perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam setiap aktivitas digital.
Awal Konflik Memanas
Perseteruan ini bermula ketika Herawati mengaku mengalami penganiayaan dan ancaman selama bekerja bersama Erin Taulany. Ia kemudian membawa persoalan itu ke DPR RI dengan didampingi sejumlah pihak untuk meminta perlindungan hukum.
Klaim tersebut langsung dibantah Erin secara tegas. Ia menyatakan memiliki bukti rekaman CCTV yang menunjukkan tidak ada kekerasan fisik sebagaimana tuduhan yang diarahkan kepadanya.
Bantahan itu membuat hubungan kedua pihak semakin memanas dan bergeser ke ranah hukum. Masing-masing pihak kemudian mengajukan narasi yang berbeda mengenai apa yang sebenarnya terjadi selama hubungan kerja berlangsung.
Perkembangan kasus ini menarik perhatian publik karena melibatkan isu rumah tangga, privasi anak, dan dugaan penyebaran data pribadi. Situasi tersebut membuat penyelesaian hukum menjadi sorotan utama dalam kasus yang terus bergulir ini.
Langkah Hukum Berlanjut
Sebagai respons atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Erin telah melaporkan balik Herawati ke Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan itu diajukan atas dugaan fitnah, pencemaran nama baik, dan pelanggaran Undang-Undang ITE.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa konflik tidak lagi berhenti pada pernyataan di ruang publik. Proses hukum kini menjadi jalur utama untuk menguji seluruh tuduhan dan bantahan dari kedua belah pihak.
Di sisi lain, isu utama dalam perkara ini tetap tertuju pada perlindungan privasi anak dan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab. Kasus ini mengingatkan bahwa unggahan digital dapat memunculkan dampak hukum sekaligus sosial yang serius.
Publik kini menunggu perkembangan lanjutan dari laporan dan klarifikasi yang telah ditempuh masing-masing pihak. Perkara ini berpotensi menjadi contoh penting mengenai batas etika, hukum, dan privasi di era media sosial.
