Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo meminta seluruh aparatur sipil negara di lingkungan kementeriannya untuk tidak melakukan flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Seruan itu disampaikan karena ia menilai gaya hidup semacam itu tidak pantas dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tekanan ekonomi. Dody menegaskan ASN hidup dari uang rakyat yang berasal dari pajak. Karena itu, perilaku pamer kemewahan dinilainya dapat melukai perasaan publik.
Pesan tersebut ia sampaikan saat bertemu jajaran ASN Kementerian PU di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat, 22 Mei 2026. Dody juga mengaku sempat memanggil sejumlah ASN yang sedang melanjutkan studi di London, Inggris, untuk membahas persoalan ini. Menurutnya, jika ada pegawai yang ingin tampil berlebihan di media sosial, maka pilihan yang tepat adalah mundur dari status ASN. Ia menegaskan bahwa jabatan publik menuntut kehati-hatian dalam bersikap, baik di dunia nyata maupun di ruang digital.
ASN PU dan Etika Publik
Dody menilai ASN tidak seharusnya menunjukkan gaya hidup yang memicu kecemburuan sosial. Ia mengatakan bahwa penghasilan pegawai negeri bersumber dari pajak masyarakat, sehingga setiap tindakan mereka harus mempertimbangkan rasa keadilan publik. Dalam pandangannya, flexing bukan hanya soal penampilan, tetapi juga soal sensitivitas terhadap kondisi rakyat. Karena itu, ia meminta jajarannya menjaga etika dan integritas sebagai abdi negara.
Ia bahkan menyebut bahwa kebiasaan pamer kemewahan akan terasa menyakitkan jika dilakukan oleh mereka yang dibiayai negara. Dody menyoroti bahwa banyak warga masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara sebagian kecil orang justru gemar mempertontonkan harta. Ia menilai pegawai kementerian harus menjadi contoh dalam hidup sederhana dan profesional. Sikap tersebut, menurutnya, penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Dody juga mengingatkan bahwa sorotan publik terhadap ASN kini semakin besar karena media sosial membuat perilaku pribadi mudah terlihat. Dalam situasi seperti itu, setiap unggahan dapat dinilai sebagai cerminan sikap instansi. Ia meminta jajarannya memahami bahwa jabatan publik membawa tanggung jawab moral yang tidak ringan. Oleh sebab itu, kehati-hatian dalam berperilaku menjadi bagian dari disiplin sebagai ASN.
Lontaran Tegas dari London
Dalam penjelasannya, Dody mengaku pernah memanggil beberapa ASN Kementerian PU yang sedang menempuh pendidikan di London. Pemanggilan itu dilakukan setelah muncul perhatian terhadap perilaku mereka yang dinilai tidak sejalan dengan nilai kesederhanaan. Ia menegaskan bahwa pelaporan akademik atau peningkatan kapasitas tidak boleh dibarengi dengan sikap pamer. Menurutnya, pendidikan di luar negeri justru harus memperkuat kedewasaan dan rasa tanggung jawab.
Dody berkata, jika seseorang ingin memamerkan kekayaan, maka status sebagai ASN patut dipertanyakan. Ia menilai pilihan hidup semacam itu tidak cocok dengan tugas melayani masyarakat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa aturan moral di lingkungan ASN tidak bisa ditawar. Pernyataan itu disampaikan dengan nada tegas untuk menunjukkan bahwa persoalan integritas menjadi perhatian serius.
Ia menambahkan bahwa pemerintah membutuhkan ASN yang rendah hati, bukan yang sibuk membangun citra kemewahan. Menurut Dody, keberhasilan seorang pegawai negeri tidak diukur dari barang yang dipamerkan, melainkan dari kinerja dan manfaat yang diberikan. Ia juga meminta seluruh pegawai memahami bahwa kesederhanaan adalah bagian dari tanggung jawab etis. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dapat tetap terjaga.
Pesan untuk Program Prioritas
Selain soal flexing, Dody juga melarang ASN Kementerian PU menghina program prioritas pemerintah. Ia menyinggung secara khusus Program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, program itu tidak boleh dipandang remeh hanya karena belum dipahami secara utuh. Sikap menghina program negara, kata Dody, menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap arah kebijakan nasional.
Dody menjelaskan bahwa MBG dirancang untuk mendukung upaya pengentasan stunting. Ia menilai program tersebut memiliki tujuan besar dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045. Karena itu, ASN diminta melihat MBG sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia. Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap program prioritas harus dibangun melalui pemahaman, bukan sekadar komentar di permukaan.
Menurut Dody, banyak pegawai muda mungkin belum mengetahui detail filosofi di balik kebijakan tersebut. Namun, ketidaktahuan tidak seharusnya berubah menjadi sikap meremehkan. Ia meminta ASN belajar memahami maksud besar pemerintah sebelum memberikan penilaian. Dengan begitu, kritik yang muncul akan lebih sehat dan tetap berada dalam koridor etika birokrasi.
Integritas ASN di Depan Publik
Pernyataan Dody menegaskan bahwa pemerintah ingin menjaga citra ASN sebagai pelayan masyarakat yang beradab. Dalam pandangannya, kesederhanaan, penghormatan terhadap rakyat, dan dukungan pada kebijakan negara adalah tiga hal yang tidak boleh diabaikan. Ia mengingatkan bahwa jabatan publik bukan ruang untuk mempertontonkan kemewahan. Sebaliknya, jabatan itu menuntut keteladanan dalam sikap dan ucapan.
Pesan tersebut juga menjadi sinyal bahwa kementerian ingin menata budaya kerja yang lebih disiplin dan sensitif terhadap kondisi sosial. ASN diminta berhati-hati dalam menggunakan media sosial agar tidak menimbulkan persepsi negatif. Dody menilai ruang digital kini menjadi bagian penting dari reputasi institusi. Karena itu, setiap pegawai harus paham bahwa perilaku pribadi dapat berdampak pada nama baik kementerian.
Melalui peringatan itu, Dody berharap jajaran Kementerian PU dapat bekerja lebih fokus dan tidak terjebak pada budaya pamer. Ia menginginkan ASN yang kuat secara moral, profesional dalam tugas, dan peka terhadap penderitaan masyarakat. Sikap tersebut, menurutnya, sejalan dengan semangat membangun Indonesia yang lebih adil. Dengan integritas yang terjaga, kebijakan publik diharapkan bisa diterima lebih luas oleh masyarakat.
