Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, menjelaskan bahwa kebutuhan energi Base Transceiver Station atau BTS di Indonesia berbeda antarwilayah. Penjelasan itu disampaikan dalam webinar PODCAST#1 Pusat Obrolan Digital Cerdas Analisis Sistem Telekomunikasi bertema kajian kebutuhan energi jaringan telekomunikasi seluler di Indonesia, pada Rabu, 20 Mei 2026. Menurutnya, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan cakupan layanan, kontur daerah, dan target pasar operator. Kondisi itu membuat konsumsi energi BTS di Pulau Jawa tidak bisa disamakan dengan wilayah lain di Indonesia.
Dr Mardi menegaskan bahwa tidak semua tipe BTS dipasang dengan pola yang sama di setiap daerah. Operator harus menyesuaikan desain jaringan dengan kebutuhan coverage, karakter wilayah, dan potensi pelanggan di lokasi tersebut. Jika penyesuaian itu diabaikan, konsumsi energi jaringan bisa menjadi sangat tinggi. Pada akhirnya, beban operasional operator ikut terdorong naik karena kebutuhan listrik BTS terus membesar.
Kebutuhan Energi BTS Berbeda
Dr Mardi menjelaskan bahwa konsumsi energi BTS sangat besar karena perangkat ini harus menjaga layanan tetap tersedia di seluruh wilayah cakupan. Dalam konteks operasional operator telekomunikasi, kebutuhan energi tersebut menjadi salah satu komponen biaya paling dominan. Ia mencontohkan data Telkomsel pada 2023, yang menunjukkan konsumsi energi operasional hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan. Tren itu diperkirakan masih berlanjut seiring penguatan jaringan 4G dan terbatasnya implementasi 5G di Indonesia.
Menurut dia, kebutuhan jaringan seluler tidak hanya ditentukan oleh jumlah pelanggan, tetapi juga oleh karakter wilayah yang dilayani. Daerah dengan topografi berbeda memerlukan konfigurasi BTS yang berbeda pula agar kualitas sinyal tetap terjaga. Karena itu, operator perlu menghitung efisiensi energi sejak tahap perencanaan jaringan. Tanpa pendekatan tersebut, pemakaian listrik dapat melonjak tanpa menghasilkan layanan yang optimal.
Peneliti BRIN itu juga menilai bahwa penyesuaian BTS terhadap target pasar menjadi kunci dalam pengelolaan energi jaringan. Operator harus membaca kebutuhan layanan di tiap wilayah, sekaligus memahami profil masyarakat yang menjadi pengguna. Dengan begitu, pembangunan jaringan tidak hanya berorientasi pada perluasan cakupan, tetapi juga pada efisiensi operasional. Pendekatan ini dinilai semakin penting ketika konsumsi energi sektor telekomunikasi terus meningkat.
Ia menambahkan bahwa perbedaan kebutuhan energi BTS merupakan konsekuensi langsung dari karakteristik wilayah Indonesia yang sangat beragam. Pulau Jawa yang padat penduduk tentu memiliki pola penggunaan jaringan yang berbeda dari daerah lain yang lebih jarang penduduk. Kondisi tersebut membuat perencanaan BTS harus dilakukan secara lebih spesifik dan berbasis data. Jika tidak, maka kebutuhan energi yang dihitung tidak akan merepresentasikan kondisi lapangan secara akurat.
Data Lapangan dari Operator
Dalam penelitiannya, Dr Mardi menggunakan data dari salah satu operator di Indonesia yang mencakup sekitar 8.500 BTS sites. Sampel tersebut tersebar di 20 kabupaten dan kota di tiga provinsi, yakni Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Data itu digunakan untuk melihat pola kebutuhan energi pada jaringan seluler di wilayah dengan karakter urban dan suburban. Menurutnya, cakupan data yang luas membantu memperkuat hasil analisis yang dihasilkan.
Setiap point site dalam sampel memiliki informasi tipe site yang berbeda, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station atau IBS, Makro, hingga Makro Hub. Dari seluruh sampel yang dianalisis, sekitar 78 persen di antaranya merupakan site makro. Komposisi ini menunjukkan bahwa jaringan di wilayah penelitian sangat bergantung pada BTS berkapasitas besar. Kondisi tersebut juga berpengaruh langsung terhadap kebutuhan energi yang harus disediakan operator.
Dr Mardi menyebutkan bahwa proporsi tipe BTS harus diperhitungkan secara cermat dalam pemodelan konsumsi energi. Perbedaan jenis site akan menghasilkan kebutuhan daya yang tidak sama, sehingga perhitungan tidak boleh disederhanakan. Ia menekankan bahwa profil jaringan di Jakarta tentu tidak sama dengan wilayah seperti Kalimantan atau Papua. Karena itu, hasil pemodelan harus disesuaikan dengan karakter wilayah agar lebih relevan.
Ia menambahkan bahwa penggunaan data lapangan memberi gambaran yang lebih nyata tentang kondisi jaringan telekomunikasi di Indonesia. Dengan basis data yang kuat, peneliti dapat melihat hubungan antara struktur BTS dan konsumsi energi secara lebih presisi. Pendekatan ini juga membantu operator memahami titik-titik yang berpotensi menjadi sumber pemborosan energi. Hasilnya diharapkan bisa menjadi masukan bagi perencanaan jaringan yang lebih efisien.
Faktor Sosial Ekonomi
Dalam validasi penelitiannya, Dr Mardi memasukkan tiga faktor sosioekonomi sebagai variabel utama. Ketiga faktor tersebut adalah kepadatan penduduk, indeks pembangunan, dan indeks masyarakat digital. Menurut dia, faktor-faktor itu berpengaruh besar terhadap kebutuhan jaringan seluler di suatu daerah. Semakin tinggi aktivitas digital masyarakat, semakin besar pula tuntutan kapasitas jaringan dan energi yang dibutuhkan.
Ia menjelaskan bahwa kepadatan penduduk dapat menjadi indikator awal untuk membaca kebutuhan layanan BTS di sebuah wilayah. Sementara itu, indeks pembangunan menunjukkan tingkat kemajuan suatu daerah yang biasanya berkaitan dengan intensitas penggunaan layanan digital. Adapun indeks masyarakat digital menggambarkan kebiasaan warga dalam memanfaatkan teknologi komunikasi. Ketiga indikator tersebut membantu peneliti menilai beban jaringan secara lebih komprehensif.
Menurut Dr Mardi, jika aspek sosioekonomi tidak disesuaikan dengan kondisi daerah, maka model yang dibangun tidak akan menggambarkan realitas secara akurat. Indonesia memiliki keragaman sosial dan ekonomi yang sangat luas, sehingga pendekatan seragam berisiko menyesatkan hasil analisis. Karena itu, pemodelan energi BTS perlu memperhitungkan faktor lokal yang membentuk pola penggunaan jaringan. Pendekatan berbasis wilayah menjadi penting agar hasilnya lebih representatif.
Ia menegaskan bahwa penggunaan tiga faktor tersebut merupakan bagian dari upaya membangun model yang lebih realistis untuk kondisi Indonesia. Dengan memasukkan variabel sosial ekonomi, peneliti bisa melihat hubungan antara perkembangan wilayah dan kebutuhan energi telekomunikasi. Model seperti ini juga berpotensi membantu operator menyusun strategi investasi yang lebih efisien. Pada akhirnya, perencanaan jaringan dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran.
Implikasi Bagi Operator
Temuan BRIN menunjukkan bahwa operator tidak dapat menerapkan pola pembangunan BTS yang seragam di seluruh Indonesia. Setiap wilayah memiliki karakter geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda, sehingga kebutuhan energinya pun berbeda. Perencanaan yang terlalu umum berisiko menimbulkan pemborosan listrik dan biaya operasional yang lebih tinggi. Karena itu, strategi jaringan harus disusun berdasarkan data yang spesifik dan terukur.
Bagi operator telekomunikasi, hasil kajian ini dapat menjadi dasar untuk mengoptimalkan penggunaan energi pada jaringan seluler. Penyesuaian tipe site, kapasitas, dan sebaran BTS bisa membantu mengurangi beban konsumsi listrik yang tidak perlu. Langkah tersebut juga dapat mendukung efisiensi operasional dalam jangka panjang. Di sisi lain, kualitas layanan kepada pelanggan tetap bisa dipertahankan sesuai kebutuhan daerah.
Temuan ini juga relevan dengan perkembangan industri telekomunikasi nasional yang masih didominasi jaringan 4G. Selama implementasi 5G belum meluas, operator tetap harus menjaga kualitas layanan 4G agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Situasi itu membuat beban energi jaringan masih relatif tinggi di banyak wilayah. Dengan perencanaan yang lebih presisi, operator diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara kualitas layanan dan efisiensi biaya.
Dr Mardi menilai hasil penelitiannya dapat menjadi masukan penting bagi pengembangan jaringan telekomunikasi di masa depan. Ia menekankan bahwa perbedaan kebutuhan BTS antarwilayah merupakan fakta yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pendekatan berbasis karakter wilayah dan sosial ekonomi perlu menjadi bagian dari perencanaan jaringan nasional. Dengan begitu, pengembangan infrastruktur digital dapat berlangsung lebih efisien dan sesuai kebutuhan masyarakat.
