Base Transceiver Station (BTS) di Pulau Jawa dan wilayah lain ternyata tidak selalu memiliki kebutuhan yang sama, karena penentuannya bergantung pada cakupan layanan, kontur daerah, serta karakter masyarakat setempat. Penjelasan itu disampaikan Peneliti Ahli Muda Kelompok Riset Communication and Signal Processing BRIN, Dr Moch Mardi Marta Dinata, dalam webinar bertema Kajian Kebutuhan Energi Jaringan Telekomunikasi Selular di Indonesia, Rabu (20/5/2026).
Menurut Mardi, tipe BTS yang dipasang di suatu lokasi tidak bisa disamaratakan, sebab setiap area memiliki target layanan dan kondisi geografis yang berbeda. Perbedaan itu pada akhirnya ikut memengaruhi konsumsi energi jaringan telekomunikasi, yang terus meningkat seiring dominasi 4G dan terbatasnya implementasi 5G di Indonesia.
Kebutuhan Energi BTS
Dr Mardi menjelaskan bahwa konsumsi energi BTS tergolong tinggi karena perangkat ini harus menjaga cakupan layanan secara luas dan stabil. Ia menilai kebutuhan daya sangat dipengaruhi oleh jenis site, kepadatan pengguna, serta karakter wilayah yang dilayani.
Dalam pemaparannya, ia mencontohkan operational energy demand operator besar pada 2023 yang hampir mencapai 90 persen dari total konsumsi tahunan. Kondisi itu menunjukkan bahwa jaringan seluler menjadi salah satu komponen paling dominan dalam penggunaan energi perusahaan telekomunikasi.
Mardi menambahkan, tren implementasi jaringan seluler di Indonesia masih membuat kebutuhan energi meningkat. Selama 4G masih berkembang dan 5G belum merata, beban operasional BTS akan tetap tinggi.
Karena itu, operator perlu menyesuaikan desain BTS dengan target pasar dan kebutuhan wilayah. Jika penyesuaian tidak dilakukan, konsumsi energi berpotensi membesar tanpa memberikan efisiensi yang optimal.
Perbedaan Wilayah dan BTS
Peneliti BRIN itu menegaskan bahwa kebutuhan BTS di Jakarta tidak bisa dibandingkan secara langsung dengan daerah lain seperti Kalimantan atau Papua. Perbedaan kepadatan penduduk, kondisi sosial ekonomi, dan kontur wilayah membuat kebutuhan jaringan menjadi beragam.
Ia menyebut hasil penelitiannya menggunakan data sekitar 8.500 BTS sites dari satu operator di 20 kabupaten dan kota di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Data tersebut mencakup berbagai tipe site, mulai dari Pico, Mikro, Indoor Base Station, Makro, hingga Makro Hub.
Dari keseluruhan sampel, hampir 78 persen site yang dianalisis merupakan site makro. Dominasi itu menunjukkan pentingnya memahami proporsi site dalam menghitung kebutuhan energi secara lebih akurat.
Menurut Mardi, proporsi BTS yang berbeda di setiap wilayah harus diperhitungkan agar hasil pemodelan mendekati kondisi nyata. Tanpa penyesuaian, analisis energi jaringan berisiko tidak menggambarkan keadaan Indonesia secara tepat.
Faktor Sosial Ekonomi
Selain aspek teknis, Mardi juga menekankan pentingnya memasukkan faktor sosial ekonomi dalam perhitungan kebutuhan energi BTS. Ia menilai karakter masyarakat, pola penggunaan digital, dan tingkat pembangunan daerah ikut menentukan besarnya kebutuhan jaringan.
Dalam validasi penelitiannya, ia menggunakan tiga indikator utama, yakni population density, development index, dan digital society index. Ketiga faktor tersebut dipakai untuk melihat hubungan antara perkembangan wilayah dan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi.
Ia menilai pemodelan energi jaringan tidak akan akurat jika mengabaikan kondisi sosial ekonomi setempat. Setiap daerah memiliki pola kebutuhan layanan yang berbeda, sehingga pendekatan yang seragam justru dapat menyesatkan hasil analisis.
Karena itu, operator dan peneliti perlu melihat BTS sebagai bagian dari ekosistem wilayah, bukan sekadar perangkat teknis. Pendekatan tersebut dinilai lebih relevan untuk mendukung efisiensi energi sekaligus pemerataan layanan digital.
Implikasi Bagi Operator
Temuan BRIN tersebut memberi sinyal bahwa operator telekomunikasi perlu lebih cermat dalam merancang infrastruktur jaringan. Penempatan site, pemilihan tipe BTS, dan kebutuhan daya harus disesuaikan dengan karakter wilayah agar efisiensi dapat tercapai.
Di wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa, kebutuhan cakupan bisa sangat berbeda dibanding daerah berpenduduk jarang. Perbedaan ini membuat strategi energi jaringan harus mengikuti peta kebutuhan layanan secara detail.
Dengan pemetaan yang lebih presisi, operator berpeluang menekan konsumsi energi tanpa mengurangi kualitas layanan. Langkah ini juga penting di tengah meningkatnya kebutuhan data dan tuntutan konektivitas yang semakin tinggi.
Mardi menilai hasil penelitiannya dapat menjadi dasar bagi perencanaan jaringan yang lebih adaptif di masa depan. Jika kebutuhan BTS dihitung sesuai kondisi lapangan, pembangunan telekomunikasi nasional dapat berjalan lebih efisien dan berkelanjutan.
