Indonesia dinilai perlu mempercepat pembangunan bandar antariksa nasional agar tidak terus bergantung pada teknologi luar negeri. Dorongan itu menguat setelah pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta, yang kembali menegaskan pentingnya akses mandiri ke luar angkasa. Menurut Adi, selama lebih dari 50 tahun Indonesia baru sebatas mengoperasikan satelit dan meluncurkan sejumlah satelit riset. Karena itu, ekosistem industri antariksa yang utuh dianggap harus segera dibangun.
Satelit disebut memiliki peran strategis sebagai benang digital yang menyatukan Sabang hingga Merauke, termasuk wilayah terluar seperti Miangas dan Pulau Rote. Adi menilai akses ke luar angkasa tidak boleh hanya menjadi fasilitas negara lain, melainkan harus menjadi bagian dari kedaulatan nasional. Pulau Biak pun disebut sebagai lokasi yang sangat potensial untuk spaceport nasional. Posisi geografis Indonesia di garis khatulistiwa menjadi keunggulan utama untuk peluncuran satelit.
Spaceport Biak dan Peluang
Adi menilai Pulau Biak memiliki nilai strategis yang sulit disaingi lokasi lain. Menurut dia, kawasan itu sangat ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial maupun geostasioner. Keunggulan ini membuat Indonesia memiliki posisi penting di jalur antariksa global. Dalam pandangannya, Biak dapat menjadi pusat pengembangan infrastruktur peluncuran nasional.
Ia menyebut lokasi Biak berpotensi menghemat bahan bakar hingga 15 persen. Selain itu, kapasitas muatan dapat meningkat sampai 25 persen dibandingkan Cape Canaveral. Efisiensi tersebut memberi keuntungan ekonomi sekaligus teknis bagi misi peluncuran satelit. Karena itu, Indonesia dinilai punya modal alam yang sangat kuat untuk masuk ke industri antariksa.
Posisi di garis khatulistiwa juga disebut menjadikan Indonesia sebagai lahan parkir strategis bagi satelit geostasioner. Keunggulan ini tidak hanya relevan bagi kebutuhan domestik, tetapi juga bagi layanan regional. Dalam jangka panjang, spaceport nasional dapat memperkuat daya tawar Indonesia di pasar antariksa Asia. Adi menilai peluang tersebut perlu segera diterjemahkan menjadi kebijakan yang konkret.
Ekosistem Antariksa Nasional
Adi menegaskan akses menuju luar angkasa tidak mungkin dibangun oleh swasta sendiri. Menurut dia, dibutuhkan kolaborasi nasional yang melibatkan pemerintah, lembaga riset, sektor swasta, dan mitra internasional. Kerja bersama dinilai menjadi syarat utama agar Indonesia tidak tertinggal lebih jauh. Tanpa ekosistem yang terhubung, pembangunan spaceport hanya akan berhenti sebagai wacana.
PSN juga mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang tengah disiapkan pemerintah dan BRIN. Sejumlah negara mitra seperti Rusia, India, dan Turki disebut masuk dalam skema kerja sama yang dibahas. Kolaborasi itu diharapkan mempercepat transfer pengetahuan dan pengalaman teknis. Dengan begitu, Indonesia dapat membangun fondasi industri antariksa yang lebih kuat.
Adi menambahkan, akses ke luar angkasa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, pembangunan bandar antariksa perlu dilihat sebagai agenda nasional, bukan proyek sektoral semata. Ia menilai keberhasilan program ini akan bergantung pada konsistensi lintas lembaga. Jika koordinasi kuat, Indonesia berpeluang menjadi pemain, bukan sekadar pengguna teknologi.
Regulasi dan Investasi
Kepala BRIN Arif Satria mengakui tantangan terbesar Indonesia saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit nasional yang kuat. Menurut dia, minimnya investasi swasta dan kolaborasi industri membuat manufaktur satelit di dalam negeri belum berkembang utuh. Padahal, kebutuhan domestik Indonesia sangat besar sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi ini menunjukkan adanya peluang ekonomi yang belum tergarap maksimal.
Di sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan sejumlah landasan kebijakan penting. Aturan tersebut mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa. Selain itu, ada rancangan aturan pengelolaan spaceport dan KBLI 2025 yang mulai memasukkan manufaktur satelit serta peluncuran sebagai sektor usaha resmi. Langkah ini dianggap penting untuk memberi kepastian bagi investor dan pelaku industri.
Menurut Arif, kehadiran regulasi yang lebih jelas akan membantu membuka jalan bagi investasi jangka panjang. Ia menilai sektor antariksa membutuhkan kepastian hukum karena menyangkut teknologi tinggi dan risiko besar. Dengan payung kebijakan yang memadai, industri pendukung dapat tumbuh lebih cepat. Hal itu juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok antariksa regional.
Visi Ekonomi Antariksa
Indonesia saat ini juga mempersiapkan pembangunan spaceport di Pulau Biak. Lokasi tersebut dinilai strategis untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional. Jika terealisasi, fasilitas itu dapat menjadi simpul baru dalam industri antariksa nasional. Pemerintah disebut perlu menjaga momentum agar proyek tidak tertunda terlalu lama.
Arif menilai seluruh langkah yang sedang disiapkan merupakan bagian dari visi Indonesia 2045. Visi itu diarahkan untuk membangun ekonomi antariksa nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja bernilai tinggi. Selain itu, penguatan sektor ini diharapkan meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pada saat yang sama, kedaulatan teknologi nasional juga dapat diperkuat.
Ia menegaskan pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan sangat menentukan arah masa depan industri antariksa. Menurut dia, Indonesia hanya memiliki dua pilihan, yakni menjadi peserta atau ikut mendefinisikan ekonomi antariksa. Karena itu, keberanian mengambil keputusan strategis menjadi faktor penentu. Bagi Indonesia, antariksa kini bukan lagi sekadar isu teknologi, melainkan juga agenda ekonomi dan kedaulatan.
