Bank Indonesia akan memperluas pilihan mata uang untuk penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam atau DHE SDA, dari yang sebelumnya didominasi dolar Amerika Serikat menjadi non-USD, termasuk yuan China. Kebijakan ini didorong oleh meningkatnya transaksi perdagangan Indonesia dan China, sekaligus kebutuhan fleksibilitas bagi eksportir dalam menempatkan devisa di bank domestik.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan kebijakan tersebut sejalan dengan pendalaman pasar valuta asing nasional, terutama melalui skema Local Currency Transaction atau LCT. Aturan penempatan DHE SDA di bank-bank BUMN maupun swasta dalam negeri tetap berlaku mulai 1 Juni 2026.
DHE SDA dan Yuan
Bank Indonesia membuka ruang penggunaan mata uang non-USD untuk penempatan DHE SDA. Langkah ini diambil karena kebutuhan pasar semakin beragam, terutama pada transaksi dengan mitra dagang utama seperti China.
Perry Warjiyo menjelaskan bahwa selama ini instrumen penempatan DHE SDA mayoritas memakai dolar AS. Namun, ke depan BI akan memperluas mata uang yang dapat digunakan eksportir agar lebih sesuai dengan kebutuhan transaksi internasional.
Ia menegaskan bahwa perluasan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didukung oleh kesiapan pasar valas domestik. Dengan begitu, eksportir memiliki lebih banyak opsi untuk mengelola devisa hasil ekspornya di dalam negeri.
BI menilai penggunaan yuan semakin relevan karena volume perdagangan Indonesia dan China terus meningkat. Kondisi ini membuat diversifikasi mata uang menjadi langkah yang dinilai rasional untuk mendukung aktivitas ekspor nasional.
LCT Indonesia-China
Pendalaman pasar valas domestik menjadi dasar penting bagi perluasan penggunaan yuan. Salah satu pendorong utamanya adalah implementasi Local Currency Transaction antara Indonesia dan China.
Menurut Perry, nilai transaksi LCT Indonesia-China terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun lalu nilainya tercatat lebih dari US$ 25 miliar per tahun, sedangkan pada tahun ini transaksi bulanannya sudah mencapai sekitar US$ 3,7 miliar.
Skema LCT memungkinkan transaksi perdagangan dilakukan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara. Mekanisme ini dinilai dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan bilateral.
Dengan tren tersebut, BI melihat yuan memiliki peran yang semakin penting dalam ekosistem transaksi domestik. Pelaku usaha pun mendapatkan alternatif yang lebih dekat dengan struktur perdagangan mereka.
Transaksi Yuan Di Dalam Negeri
BI juga telah bekerja sama dengan sejumlah bank dan bank sentral China untuk mendukung transaksi yuan di dalam negeri. Kerja sama ini membuat proses pembayaran dan penyelesaian transaksi menjadi lebih efisien bagi pelaku usaha.
Perry menyebut masyarakat maupun pelaku usaha kini sudah bisa melakukan transaksi yuan di Indonesia. Layanan tersebut mencakup spot, swap, hingga forward sesuai kebutuhan bisnis.
Ketersediaan instrumen itu menunjukkan bahwa infrastruktur transaksi valuta asing di Indonesia semakin siap. BI menilai perkembangan ini penting untuk mendukung perdagangan dan investasi lintas negara.
Selain memperkuat transaksi bilateral, penggunaan yuan juga memberi sinyal bahwa pasar keuangan domestik kian terbuka. Namun, BI tetap menempatkan stabilitas dan kesiapan sistem sebagai prioritas utama.
Fleksibilitas Bagi Eksportir
Selain memperluas mata uang, BI juga memperpanjang tenor instrumen DHE SDA hingga 12 bulan. Kebijakan ini bertujuan memberi ruang lebih besar bagi eksportir dalam memanfaatkan dana hasil ekspor yang ditempatkan di perbankan domestik.
Perry menegaskan BI mendukung penuh implementasi kebijakan DHE SDA agar devisa hasil ekspor benar-benar memberi manfaat bagi perekonomian nasional. Pada saat yang sama, kebijakan tersebut tetap harus menjaga kepentingan dunia usaha.
Terkait penempatan DHE SDA di bank swasta, BI menetapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Bank yang dipilih perlu memiliki kerja sama internasional, ukuran yang memadai, manajemen risiko yang kuat, serta infrastruktur transaksi yang andal.
BI juga menekankan pentingnya dukungan dari bank-bank Himbara dan bank non-Himbara yang memiliki kerja sama internasional. Menurut Perry, lembaga keuangan yang dipilih harus mampu memfasilitasi kebutuhan negara, perekonomian, dan para pengusaha.
