Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperketat standar operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalankan program makan bergizi gratis (MBG). Saat ini, 1.152 SPPG masih dihentikan sementara operasionalnya karena belum sepenuhnya memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pembenahan menyeluruh agar mutu layanan tetap terjaga di seluruh wilayah. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak dapat ditawar demi memastikan program berjalan aman dan berkualitas.
Sejak awal 2025, BGN mencatat 4.581 SPPG sempat dihentikan sementara untuk menjalani peningkatan kualitas dan penyesuaian standar pelayanan. Dari jumlah itu, 3.429 SPPG telah menyelesaikan perbaikan dan kembali beroperasi. Sementara itu, 1.152 SPPG lainnya masih dalam proses pembenahan sebelum mendapat izin aktif kembali. Pemerintah menempatkan kualitas layanan sebagai prioritas utama dalam pelaksanaan MBG secara nasional.
Standar MBG Diperketat
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa tidak ada kompromi terhadap standar kualitas Program MBG. Menurut dia, seluruh SPPG wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan agar layanan yang diberikan benar-benar aman, sehat, dan berkualitas bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangannya pada Senin, 25 Mei 2026. BGN menilai pengetatan ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap program.
Langkah penghentian sementara operasional SPPG bukan dimaksudkan sebagai hukuman, melainkan pembinaan. Setiap mitra diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai standar yang berlaku. Setelah seluruh persyaratan terpenuhi, SPPG dapat kembali beroperasi. Pola ini diharapkan mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.
Pemerintah juga menekankan bahwa program MBG harus memiliki sistem pengawasan yang kuat. Dengan pengawasan tersebut, pelaksanaan layanan gizi dapat berjalan lebih terukur dan konsisten. BGN ingin memastikan setiap porsi layanan yang diterima masyarakat memenuhi standar nasional. Upaya itu sekaligus memperkuat fondasi tata kelola program di tingkat lapangan.
Alasan SPPG Disetop
BGN menjelaskan bahwa sejumlah SPPG menerima surat peringatan karena infrastruktur belum memenuhi standar. Selain itu, ada fasilitas yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah atau IPAL. Sebagian lainnya belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Kondisi tersebut dinilai perlu diperbaiki sebelum layanan dijalankan kembali.
Persyaratan teknis menjadi perhatian utama karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan dan kebersihan layanan. Tanpa sarana yang memadai, risiko gangguan mutu dapat meningkat. Karena itu, BGN meminta seluruh mitra menyesuaikan operasional dengan ketentuan terbaru. Penyesuaian ini dipandang sebagai langkah penting dalam menjaga standar kesehatan publik.
Dadan menegaskan bahwa hanya SPPG yang telah melakukan pembenahan dan memenuhi standar yang akan diizinkan beroperasi kembali. Proses evaluasi dilakukan untuk memastikan perbaikan benar-benar diterapkan di lapangan. BGN juga ingin mencegah terulangnya pelanggaran serupa di kemudian hari. Dengan demikian, program MBG dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel.
Ribuan SPPG Kembali Beroperasi
Dari total 4.581 SPPG yang sempat dihentikan sementara, sebanyak 3.429 unit kini telah kembali beroperasi. Mereka dinyatakan telah menyelesaikan proses perbaikan dan penyesuaian standar pelayanan. BGN menyebut operasional yang kembali dibuka harus diiringi kualitas layanan yang lebih baik. Hal ini menjadi bukti bahwa proses pembinaan berjalan secara bertahap.
Kembalinya ribuan SPPG tersebut menunjukkan adanya komitmen mitra untuk memenuhi ketentuan yang berlaku. Pemerintah menilai pemulihan operasional harus selalu diikuti peningkatan mutu. Dengan cara itu, layanan yang diterima masyarakat tidak hanya berjalan, tetapi juga lebih layak dan aman. BGN menempatkan aspek kualitas sebagai indikator utama keberhasilan pembinaan.
Meski sebagian besar telah kembali aktif, 1.152 SPPG masih menjalani proses perbaikan. Mereka harus menyelesaikan seluruh catatan sebelum mendapatkan kesempatan beroperasi lagi. BGN memastikan proses evaluasi dilakukan secara konsisten dan transparan. Kebijakan ini diambil agar standar pelayanan tetap seragam di seluruh wilayah.
Komitmen Mutu Program MBG
Dadan menyampaikan bahwa SPPG yang masih dalam proses perbaikan merupakan mitra yang telah berkontribusi besar sejak awal pelaksanaan program. Karena itu, pemerintah tetap memberikan ruang bagi mereka untuk terus berperan setelah menyesuaikan standar kualitas terbaru. Pendekatan pembinaan dipilih agar kemitraan tetap terjaga. Pada saat yang sama, mutu pelayanan tidak boleh dikompromikan.
BGN menilai kontribusi mitra SPPG sangat penting dalam memperluas jangkauan layanan program MBG. Namun, kontribusi tersebut harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap aturan teknis dan sanitasi. Pemerintah ingin seluruh penyedia layanan berada dalam ekosistem yang tertib dan profesional. Dengan begitu, program dapat berkembang tanpa mengorbankan kualitas.
Menurut Dadan, pembinaan dan perbaikan dilakukan agar mitra dapat kembali beroperasi dengan layanan yang lebih baik dan sesuai standar nasional. Ia menekankan bahwa peningkatan mutu harus menjadi proses yang berkelanjutan. BGN akan terus memantau implementasi standar di lapangan untuk menjaga konsistensi layanan. Tujuannya adalah memastikan Program MBG memberi manfaat optimal bagi masyarakat secara luas.
