Badan Gizi Nasional menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai program Makan Bergizi Gratis MBG. Pernyataan tersebut menegaskan tidak ada paksaan bagi anak sekolah untuk menerima MBG. Wacana ini memicu klarifikasi dari BGN terkait implementasi program dan tujuan meningkatkan gizi siswa.
Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN, menjelaskan sejak awal pihaknya memperbolehkan semua pihak yang mampu memenuhi kebutuhan gizinya sendiri untuk menolak MBG. Ia menekankan bahwa penolakan akan membuat anggaran program lebih efisien sehingga alokasi bantuan tepat sasaran. Klarifikasi ini disampaikan kepada detikcom terkait kunjungan pejabat ke Gorontalo pada 12 Mei 2026.
Ruang Lingkup MBG
Nanik S. Deyang menjelaskan bahwa program MBG sejak awal memberi peluang bagi pihak mampu untuk menolak. Langkah itu bertujuan menjaga keadilan distribusi gizi. Pernyataan ini disampaikan dalam konfirmasi kepada detikcom.
Nanik menegaskan bahwa program tidak memaksa penerima manfaat untuk menerima MBG. Penerima manfaat yang mampu tetap bisa menolak tanpa kewajiban. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga efisiensi anggaran.
BGN menegaskan tidak ada paksaan untuk menerima MBG. Penerima yang mampu dapat menolak sehingga alokasi bisa diarahkan ke yang membutuhkan. Kebijakan ini berlaku secara nasional.
Presiden Prabowo menyatakan MBG tidak wajib bagi semua pihak. Ia menilai ada sekolah yang menolak MBG karena kondisi siswa yang berkemampuan. Keterangan itu disampaikan ketika kunjungan di Gorontalo pada 10 Mei 2026.
Ia menegaskan tidak akan memaksa agar program diterapkan secara menyeluruh. Tujuan MBG adalah membuat anak-anak kuat, rajin belajar, dan semangat bersekolah. Prabowo juga menekankan bahwa akses MBG akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
Pernyataan ini menegaskan pendekatan kebijakan yang fleksibel dan progresif. Sekolah yang merasa perlu MBG dijamin akan mendapatkannya. Upaya itu menunjukkan komitmen pemerintah terhadap gizi siswa.
Kunjungan Prabowo ke Gorontalo memicu evaluasi implementasi MBG di daerah itu. Warga menanyakan ketersediaan MBG di beberapa sekolah. Pemerintah berjanji menindaklanjuti keluhan yang ada.
Pihak terkait berupaya memastikan semua sekolah yang membutuhkan MBG menerima bantuan. Prabowo menyatakan keluhan akan dicatat dan akses MBG akan dibuka lebih luas. Upaya ini diharapkan memperkuat gizi siswa secara nasional.
Kebijakan MBG dinilai dinamis menyesuaikan kebutuhan lapangan. BGN akan mengawasi pelaksanaan program agar target gizi tercapai. Kepala BGN menegaskan efektivitas program bergantung pada kelayakan penerima.
