Wacana bahwa Indonesia sedang bergerak menuju jurang krisis kembali mencuat setelah beredar tulisan berjudul Catatan Singkat: Indonesia Menuju Jurang?. Tulisan itu menyoroti belanja negara, proyek pembangunan berskala besar, dan persoalan kelembagaan sebagai faktor yang dinilai bisa melemahkan ekonomi nasional.
Namun, pandangan tersebut menuai bantahan dari Mukhamad Misbakhun, Ketua Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar. Ia menilai kekhawatiran itu perlu dibaca secara hati-hati, karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini disebut tidak sebanding dengan situasi krisis 1997-1998.
Ekonomi Indonesia dan Kritik
Misbakhun menilai tulisan tersebut berangkat dari sudut pandang neoliberal yang terlalu menekankan pasar sebagai penggerak utama ekonomi. Dalam kerangka itu, keterlibatan negara yang luas kerap dipandang sebagai sumber inefisiensi.
Ia juga menyoroti adanya glorifikasi terhadap kebijakan masa lalu yang dianggap sebagai standar reformasi. Menurut dia, penghentian proyek IPTN dan privatisasi sejumlah BUMN strategis kerap dijadikan contoh keberhasilan pemulihan kepercayaan pasar.
Dari sudut pandang berbeda, langkah-langkah itu dinilai justru membuat negara kehilangan kendali atas sektor strategis. Misbakhun menegaskan bahwa peran negara tidak semestinya dipersempit hanya sebagai fasilitator modal dan pasar bebas.
Peran Negara dalam Ekonomi
Ia menilai pemerintah saat ini tidak lagi menganut pendekatan neoliberal murni, melainkan bergerak ke arah sosialisme yang menekankan kehadiran negara. Dalam pandangannya, intervensi negara dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan sosial dan pemerataan.
Karena itu, proyek-proyek yang dikritik sebagai prestise dinilai sebagai bentuk pembangunan infrastruktur publik yang lama diabaikan swasta. Penugasan kepada BUMN juga dianggap bukan sekadar cara menutup defisit, melainkan instrumen kebijakan negara.
Menurut Misbakhun, BUMN kembali diarahkan pada fungsi awalnya sebagai alat negara untuk mendistribusikan kekayaan dan menjaga stabilitas harga. Ia menambahkan, semangat nasionalisme ekonomi diperlukan agar Indonesia tidak terus bergantung pada pihak asing.
Fundamental Ekonomi Indonesia
Misbakhun menolak anggapan bahwa kondisi ekonomi saat ini memiliki kemiripan dengan 1998. Ia menyebut cadangan devisa berada pada level aman, sektor perbankan lebih kuat, dan nilai tukar mengambang mampu meredam guncangan eksternal.
Selain itu, ia menilai kelas menengah yang lebih besar memberi penopang tambahan bagi daya tahan ekonomi. Dalam pandangannya, faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa fondasi ekonomi nasional masih cukup kokoh.
Ia juga mengkritik pandangan yang menyebut kekuatan fundamental hanya sebagai bantalan sementara. Menurut dia, kondisi itu justru memberi ruang bagi pemerintah untuk menjalankan ekspansi ekonomi secara lebih berani tanpa tekanan pasar jangka pendek.
Indonesia dan Arah Baru
Dalam penutup pandangannya, Misbakhun menyebut Indonesia tidak sedang mengulangi tragedi 1997. Ia menilai negara justru sedang memasuki babak baru dengan memilih peran yang lebih aktif dalam menjaga kesejahteraan rakyat.
Ia menilai peningkatan peran negara dalam perekonomian bukan tanda kejatuhan, melainkan arah menuju kedaulatan ekonomi. Menurut dia, kebijakan tersebut bertujuan membangun sistem yang lebih mandiri dan berkeadilan sosial.
Dengan demikian, ia menyimpulkan Indonesia tidak sedang berjalan menuju jurang, melainkan sedang mendaki menuju perekonomian yang lebih berdaulat. Pandangan itu menegaskan optimisme bahwa kebijakan negara dapat menjadi penopang utama pertumbuhan yang inklusif.
