Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang selama ini dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Dukungan itu disampaikan di tengah permintaan agar proses penataan tetap mempertimbangkan keberlanjutan bisnis operator yang sedang menghadapi tekanan ekonomi global.
Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan jaringan yang tidak tertata tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga memicu kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban luka hingga korban jiwa. Dalam keterangan resminya pada Selasa, 12 Mei 2026, Apjatel menilai internet telah menjadi kebutuhan vital masyarakat yang harus dikelola setara layanan dasar lainnya.
Penataan jaringan telekomunikasi
Apjatel menilai penataan jaringan telekomunikasi perlu berjalan cepat tanpa mengabaikan keberlangsungan operasional operator. Menurut asosiasi, percepatan diperlukan agar risiko keselamatan publik dapat ditekan secara nyata.
Jerry menyebut jaringan telekomunikasi yang tersebar tanpa pengaturan yang rapi telah menjadi persoalan di banyak daerah. Kondisi tersebut, kata dia, bukan hanya menyangkut keindahan tata kota, tetapi juga keselamatan pengguna jalan.
Karena itu, Apjatel meminta pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan mengedepankan pendekatan yang terukur. Langkah penataan dinilai harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat, tanpa menambah beban operasional yang tidak perlu.
Tekanan biaya industri
Apjatel menyebut tekanan ekonomi global ikut memengaruhi kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau Opex, serta biaya modal atau Capex, disebut menjadi tantangan besar bagi industri.
Dalam situasi tersebut, asosiasi menilai kebijakan relokasi jaringan tidak bisa diterapkan secara seragam. Setiap program harus mempertimbangkan kondisi keuangan operator agar layanan publik tetap berjalan stabil.
Apjatel juga menyampaikan bahwa keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepentingan publik menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Jika beban industri terus meningkat, maka kualitas layanan internet berpotensi terdampak.
Proyek strategis nasional
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menegaskan proyek relokasi jaringan yang masuk kategori Proyek Strategis Nasional tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek pemerintah yang dinilai berdampak luas bagi kepentingan bangsa.
Apjatel meminta pekerjaan relokasi yang sedang berlangsung, terutama yang melibatkan galian, manhole, handhole, dan infrastruktur terbuka lainnya, segera diselesaikan. Percepatan itu dianggap penting untuk meminimalkan risiko kecelakaan lalu lintas di lapangan.
Selain itu, penyelesaian tepat waktu juga dinilai membantu menjaga kepastian jadwal proyek dan kepercayaan publik. Dengan begitu, manfaat pembangunan infrastruktur telekomunikasi dapat dirasakan lebih cepat oleh masyarakat.
Kebijakan relokasi non-psn
Untuk proyek relokasi non-PSN yang merupakan kolaborasi dengan pemerintah daerah, Apjatel memutuskan menghentikan sementara atau freeze selama satu bulan sejak siaran pers diterbitkan. Kebijakan itu diambil sebagai ruang bagi operator untuk menata keuangan dan sumber daya di tengah tekanan biaya industri.
Apjatel menilai moratorium sementara diperlukan agar proses evaluasi internal dapat berjalan lebih tertib. Asosiasi juga tengah membahas skema penataan jaringan telekomunikasi yang ideal dan tidak mengganggu operasional harian operator.
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menegaskan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator, dan pemangku kepentingan lain menjadi kunci. Ia menyebut harmonisasi regulasi sesuai PP Nomor 46 Tahun 2021 dan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 penting untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan efisien.
