Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menyatakan dukungan penuh terhadap penataan jaringan telekomunikasi nasional yang dinilai semrawut dan berisiko bagi keselamatan publik. Sikap itu disampaikan di tengah dorongan percepatan relokasi jaringan di berbagai daerah, seiring meningkatnya perhatian pemerintah terhadap kerapian infrastruktur digital dan keamanan pengguna jalan.
Di saat yang sama, Apjatel meminta kebijakan penataan jaringan tetap mempertimbangkan keberlangsungan bisnis operator telekomunikasi. Ketua Umum Apjatel, Jerry Mangasas Swandy, menegaskan bahwa internet kini telah menjadi kebutuhan vital masyarakat, sehingga penataan infrastruktur harus berjalan seimbang dengan kemampuan industri menghadapi tekanan ekonomi global.
Penataan jaringan telekomunikasi
Jerry menyebut jaringan yang tidak tertata bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Menurut dia, sejumlah insiden telah memakan korban luka hingga korban jiwa akibat kondisi infrastruktur yang kurang tertib. Karena itu, penataan jaringan dipandang bukan sekadar urusan tata ruang, melainkan juga perlindungan keselamatan publik.
Apjatel menilai penyelesaian penataan jaringan telekomunikasi harus dilakukan secara terukur agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat. Percepatan itu dianggap penting untuk mengurangi risiko di lapangan, terutama pada area yang masih memiliki galian terbuka, manhole, dan handhole. Di sisi lain, pelaksanaannya tetap perlu memperhatikan kesiapan operator agar layanan komunikasi tidak terganggu.
Asosiasi menegaskan bahwa internet telah menjadi kebutuhan yang setara dengan listrik dan air bagi masyarakat modern. Karena itu, penataan infrastruktur telekomunikasi tidak boleh mengorbankan stabilitas layanan yang sehari-hari digunakan publik. Pandangan ini menjadi dasar utama Apjatel dalam mendorong kebijakan yang lebih proporsional.
Tekanan biaya operator
Apjatel juga menyoroti tekanan ekonomi global yang berdampak langsung pada kemampuan finansial operator jaringan telekomunikasi. Lonjakan biaya operasional atau Opex dan biaya modal atau Capex disebut menjadi tantangan besar bagi pelaku industri. Kondisi tersebut membuat sejumlah operator harus lebih berhati-hati dalam mengelola proyek penataan jaringan.
Dalam situasi seperti ini, Apjatel meminta agar setiap kebijakan relokasi mempertimbangkan daya tahan bisnis operator. Asosiasi menilai penataan yang dilakukan secara terburu-buru dapat menambah beban finansial dan mengganggu prioritas operasional harian. Oleh sebab itu, keseimbangan antara kepentingan publik dan keberlangsungan usaha dinilai mutlak diperlukan.
Jerry menegaskan bahwa industri telekomunikasi saat ini berada dalam tekanan yang tidak ringan. Di satu sisi, permintaan masyarakat terhadap layanan internet terus meningkat, sementara di sisi lain biaya penyediaan jaringan ikut naik. Tantangan tersebut membuat ruang dialog antara pemerintah dan pelaku usaha semakin penting.
Relokasi non-psn dihentikan sementara
Dalam pernyataan resminya, Apjatel menyebut proyek relokasi jaringan yang termasuk Proyek Strategis Nasional akan tetap berjalan sesuai jadwal. Asosiasi menyatakan dukungan penuh terhadap proyek yang memiliki dampak luas bagi kepentingan bangsa. Dengan demikian, program yang masuk kategori PSN dipastikan tidak terdampak oleh kebijakan penyesuaian internal Apjatel.
Berbeda dengan proyek PSN, relokasi non-PSN yang merupakan kerja sama dengan pemerintah daerah diputuskan untuk dihentikan sementara selama satu bulan. Kebijakan freeze itu mulai berlaku sejak siaran pers diterbitkan. Langkah tersebut diambil untuk memberi ruang bagi operator dalam mengelola kondisi keuangan dan sumber daya di tengah tingginya tekanan biaya industri.
Apjatel menjelaskan bahwa penghentian sementara ini bukan bentuk penolakan terhadap penataan jaringan. Kebijakan itu lebih dimaknai sebagai langkah penyeimbangan agar proses relokasi tetap realistis dan tidak menimbulkan beban tambahan. Asosiasi berharap masa jeda tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun mekanisme yang lebih efektif.
Kolaborasi regulasi telekomunikasi
Sekretaris Jenderal Apjatel, Zulfi Hadi, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator jaringan, dan seluruh pemangku kepentingan. Menurut dia, penataan infrastruktur telekomunikasi nasional tidak dapat berjalan optimal tanpa kesepahaman lintas lembaga. Kerja bersama itu dinilai menjadi syarat utama agar proses relokasi berlangsung tertib dan efisien.
Zulfi juga menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai keselarasan aturan akan menciptakan iklim investasi yang sehat, efisien, dan lebih pasti bagi industri. Prinsip tersebut sejalan dengan PP Nomor 46 Tahun 2021 serta Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur tata kelola terkait.
Apjatel menegaskan bahwa keselamatan publik, internet murah, dan keberlangsungan bisnis operator harus berjalan beriringan. Asosiasi berharap penataan jaringan telekomunikasi nasional tidak dipandang sebagai pilihan yang saling bertentangan. Dengan koordinasi yang kuat, target kerapian infrastruktur dan keberlanjutan layanan diharapkan dapat dicapai bersama.
