Pengamat ekonomi menilai peningkatan utang negara yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis MBG sebagai gambaran pemikiran fiskal yang dinilai dangkal.
Kritik tersebut menyatakan pembiayaan negara tidak bisa dipandang hanya melalui satu program semata, karena APBN modern menuntut pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi.
Ronny P. Sasmita, Analis Senior ISEAI, menegaskan utang pemerintah tidak dialokasikan untuk membiayai satu program tunggal.
Analisis utang MBG
Ronny menegaskan utang pemerintah tidak dialokasikan untuk satu program tunggal, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan nasional.
Klaim bahwa MBG meningkatkan utang secara tunggal didasarkan pada pemahaman yang tidak akurat mengenai APBN.
Analisis yang tepat menempatkan MBG dalam konteks kebijakan fiskal secara lebih luas.
Sekor teknokratis, struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pembiayaan gabungan, bukan utang berbasis proyek seperti dipahami sebagian orang.
Konsep pembiayaan gabungan ini membuat utang tidak terkait langsung dengan satu program saja.
Oleh karena itu pendapat yang menyatakan MBG sebagai penyebab utama utang dinilai tidak presisi secara akademik.
Jika logika seperti itu diterapkan, semua program negara dari jalan tol hingga gaji ASN bisa dituduh sebagai penyebab utang.
Namun kenyataannya, ekonomi negara bekerja lebih kompleks daripada sekadar pola cocoklogi fiskal di media sosial.
Penilaian yang tepat harus mempertimbangkan konteks pelaksanaan program dan dampaknya secara keseluruhan.
Kebijakan fiskal dan investasi
MBG dinilai memiliki multiplier effect terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja lokal.
Investasi semacam ini juga berperan menjaga konsumsi nasional dan permintaan domestik di tengah ketidakpastian global.
Secara umum, manfaatnya meluas melewati sektor pangan dan dapat memperkuat struktur ekonomi daerah.
Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik melalui belanja negara yang terarah.
Instrumen fiskal seperti MBG membantu menjaga daya beli rumah tangga dan pemulihan aktivitas ekonomi selama fluktuasi global.
Fokus kebijakan sebaiknya pada efektivitas implementasi program untuk menjaga akurasi sasaran dan mencegah kebocoran.
Perdebatan publik sebaiknya berorientasi pada efektivitas implementasi MBG, bukan pada pertanyaan keberadaan program.
Penilaian harus menilai tepat sasaran, efisien, dan bebas kebocoran agar manfaat program bisa dirasakan masyarakat.
Dengan fokus itu, kebijakan MBG diharapkan memberi kontribusi nyata bagi kesehatan anak dan daya saing ekonomi jangka panjang.
