Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan baru terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam akan disosialisasikan secara lengkap kepada investor dan pelaku usaha. Pemerintah menargetkan seluruh pihak memahami perubahan itu sebelum masa transisi ekspor ke PT DSI dimulai pada 1 Juni mendatang.
Airlangga menyampaikan tidak ada alasan bagi pelaku usaha untuk khawatir, karena selama masa transisi ekspor masih dapat dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Ia menegaskan pemerintah akan memberikan penjelasan bertahap agar penyesuaian sistem berjalan mulus dan transparan.
Transisi Ekspor DSI
Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah akan membuka ruang penjelasan kepada para investor sebelum kebijakan baru diterapkan penuh. Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi langkah awal agar pelaku usaha mengetahui arah perubahan tata kelola ekspor. Dengan begitu, proses transisi dapat berlangsung tanpa memicu kepanikan di pasar. Pemerintah juga ingin memastikan seluruh pihak mendapat kepastian regulasi lebih awal.
Ia menuturkan, pada tahap awal pemerintah menerapkan keterbukaan dalam bentuk reporting atau pelaporan. Skema ini dipilih agar data ekspor bisa dipantau secara lebih rapi oleh otoritas terkait. Airlangga menilai mekanisme tersebut penting untuk membangun sistem yang lebih terukur. Setelah itu, pemerintah akan melakukan penyempurnaan sesuai kebutuhan lapangan.
Menurut Airlangga, masa tiga bulan pertama menjadi periode penyesuaian yang krusial. Dalam rentang itu, perusahaan tetap bisa menjalankan ekspor seperti biasa melalui entitas yang sudah ada. Pemerintah berharap tahapan tersebut cukup untuk menyempurnakan sistem sebelum perubahan berjalan penuh. Ia menegaskan proses ini akan terus diawasi agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan.
Penjelasan Ekspor untuk Investor
Airlangga mengatakan penjelasan kepada investor akan dilakukan sebelum 1 Juni agar tidak muncul salah persepsi. Pemerintah ingin memastikan pelaku pasar memahami bahwa kebijakan baru bukan hambatan bagi ekspor. Sebaliknya, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat tata kelola komoditas strategis. Dengan komunikasi yang jelas, pemerintah berharap kepercayaan investor tetap terjaga.
Ia juga menekankan bahwa sektor yang terdampak masih berasal dari rantai usaha yang sudah berjalan, seperti batu bara, CPO, dan feronikel. Karena itu, perusahaan tidak diminta menghentikan kegiatan ekspor secara mendadak. Pelaku usaha hanya akan diarahkan untuk menyesuaikan pola pelaporan kepada pihak terkait. Langkah ini dinilai penting agar perubahan dapat diterima secara bertahap.
Dalam penjelasannya, Airlangga menyebut transparansi menjadi kunci utama kebijakan baru tersebut. Pemerintah ingin memastikan setiap transaksi ekspor bisa tercatat dengan baik dalam sistem yang sedang dibangun. Hal ini diharapkan memudahkan pengawasan sekaligus meningkatkan akuntabilitas. Dengan demikian, kebijakan ekspor baru dapat berjalan tanpa menimbulkan gangguan besar.
Dampak Ekspor ke Pelaku Usaha
Di sisi lain, Airlangga meminta pelaku usaha tidak berlebihan menanggapi perubahan kebijakan ini. Ia menilai masa transisi justru disiapkan untuk memberi ruang adaptasi yang cukup. Pemerintah ingin memastikan operasional perusahaan tetap berjalan normal selama proses penyesuaian. Karena itu, koordinasi antara pemerintah dan pelaku industri akan terus diperkuat.
Airlangga menyampaikan bahwa sistem baru masih dalam tahap penyempurnaan dan akan terus diperbaiki selama tiga bulan awal. Pemerintah ingin melihat kendala yang mungkin muncul di lapangan sebelum aturan diterapkan penuh. Dari evaluasi itu, otoritas dapat melakukan penyesuaian teknis yang diperlukan. Pendekatan ini dipilih agar perubahan tidak menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha.
Ia menegaskan bahwa tujuan akhir dari kebijakan ini adalah meningkatkan keteraturan dalam ekspor komoditas SDA. Pemerintah ingin mendorong tata kelola yang lebih transparan tanpa mengganggu arus perdagangan. Dengan skema bertahap, industri masih memiliki waktu untuk menyesuaikan proses internal. Airlangga menilai cara ini lebih realistis dibanding perubahan yang terlalu mendadak.
IHSG Merespons Kebijakan
Pasar saham turut merespons pengumuman kebijakan baru tersebut dengan penurunan pada indeks harga saham gabungan. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, IHSG sempat bergerak menguat di awal sesi sebelum berbalik melemah sepanjang perdagangan. Indeks bahkan sempat naik lebih dari 1 persen ke level 6.459,55. Namun, pada penutupan perdagangan, tekanan jual membuat pergerakan indeks berakhir di zona merah.
IHSG akhirnya ditutup melemah 0,82 persen ke level 6.318,50. Penurunan tersebut setara dengan koreksi 52,179 poin dari posisi sebelumnya. Pelemahan ini menunjukkan investor cenderung berhati-hati menyikapi kebijakan baru di sektor ekspor komoditas. Kondisi itu juga mencerminkan respons pasar terhadap arah kebijakan pemerintah yang sedang disesuaikan.
Meski demikian, pasar masih memiliki ruang untuk mencermati penjelasan lanjutan dari pemerintah. Kepastian mengenai mekanisme transisi dinilai penting untuk meredakan kekhawatiran pelaku pasar. Jika sosialisasi berjalan baik, sentimen negatif berpotensi mereda dalam beberapa sesi perdagangan berikutnya. Investor kini menunggu rincian lebih lanjut sebelum mengambil keputusan investasi baru.
