Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah akan memberikan penjelasan lengkap kepada investor dan pelaku usaha terkait kebijakan ekspor baru yang mengatur tata kelola komoditas sumber daya alam. Ia memastikan masa transisi menuju PT DSI pada 1 Juni 2026 tidak akan mengganggu kegiatan ekspor yang sudah berjalan.
Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (21/5/2026), Airlangga menyebut tahap awal kebijakan akan difokuskan pada keterbukaan pelaporan. Ia juga menegaskan pelaku usaha tidak perlu khawatir karena ekspor masih dapat dilakukan oleh perusahaan masing-masing selama masa transisi awal.
Kebijakan Ekspor SDA
Airlangga menekankan bahwa pemerintah menyiapkan penjelasan agar para investor memahami arah kebijakan baru secara menyeluruh. Sosialisasi itu akan dilakukan sebelum masa transisi ekspor ke PT DSI dimulai pada 1 Juni 2026.
Menurut dia, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari tahap awal penerapan kebijakan. Pemerintah ingin memastikan pelaku usaha memperoleh gambaran yang jelas mengenai mekanisme baru yang akan berjalan.
Ia menyebutkan bahwa langkah ini dirancang untuk menjaga kepastian usaha di tengah perubahan tata kelola ekspor. Dengan demikian, dunia usaha tetap memiliki waktu untuk menyesuaikan diri sebelum sistem baru diterapkan penuh.
Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin kebijakan ini memunculkan ketidakpastian di pasar. Karena itu, komunikasi dengan investor dan pelaku usaha akan dilakukan secara berkelanjutan.
Transisi Ekspor Berjalan
Selama tiga bulan pertama, ekspor dari sektor existing masih bisa dijalankan oleh perusahaan masing-masing. Skema itu berlaku untuk komoditas seperti batu bara, CPO, dan feronikel.
Airlangga menjelaskan bahwa pada fase awal, perusahaan tetap menjalankan ekspor seperti biasa. Bedanya, laporan kegiatan ekspor akan disampaikan langsung kepada Danantara.
Ia mengatakan masa transisi tersebut akan digunakan untuk menyempurnakan sistem yang ada. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses berjalan lebih tertib sebelum sepenuhnya beralih ke PT DSI.
Menurut Airlangga, mekanisme ini dirancang agar perubahan tata kelola tidak menimbulkan gangguan operasional. Dengan penyesuaian bertahap, sektor ekspor diharapkan tetap stabil dalam periode awal implementasi.
Respon Investor Pasar
Pengumuman kebijakan baru itu langsung menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Sejumlah pihak menilai perubahan tata kelola ekspor dapat memengaruhi persepsi terhadap sektor komoditas.
Meski demikian, pemerintah menilai kepastian transisi yang jelas akan membantu meredam kekhawatiran. Penjelasan yang diberikan sebelum implementasi penuh diharapkan menjaga kepercayaan pasar.
Airlangga memastikan bahwa sosialisasi akan menjadi bagian utama dari proses penyesuaian. Ia ingin seluruh pelaku usaha mengetahui alur kebijakan baru sebelum batas waktu transisi berakhir.
Pemerintah juga menekankan bahwa keterbukaan pelaporan menjadi fondasi awal untuk membangun tata kelola yang lebih transparan. Dengan demikian, perubahan kebijakan diharapkan dapat diterima pasar secara lebih baik.
IHSG Tertekan Kebijakan
Di pasar saham, kebijakan tersebut ikut memicu pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG. Berdasarkan data perdagangan RTI Business, indeks sempat tertekan sepanjang perdagangan kemarin setelah pengumuman tata kelola ekspor SDA.
IHSG sempat menguat lebih dari 1 persen ke level 6.459,55 sebelum berbalik arah. Pada penutupan perdagangan, indeks turun 52,179 poin atau 0,82 persen ke posisi 6.318,50.
Pergerakan itu menunjukkan pasar masih mencermati dampak kebijakan baru terhadap emiten terkait komoditas. Investor tampak menunggu kejelasan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan investasi lanjutan.
Meski terkoreksi, pemerintah menegaskan perubahan kebijakan tidak dimaksudkan untuk mengganggu aktivitas ekspor. Penjelasan yang lebih rinci diharapkan dapat membantu menenangkan sentimen pasar dalam beberapa waktu ke depan.
